Bukan Sekadar Angka, Anies Ungkap Sisi Gelap di Balik PHK Massal

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Suara Anies Baswedan dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya menggambarkan keprihatinan mendalam. Ia menatap langsung ke kamera, menyebut satu demi satu angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kian meningkat setiap tahun di Indonesia.

“Di tahun 2023 ada 64 ribu kasus, tahun berikutnya naik jadi 77 ribu, dan baru setengah tahun berjalan di 2025 ini, sudah lebih dari 42 ribu orang kehilangan pekerjaan,” ujarnya dengan nada serius.

Namun di balik angka-angka itu, kata Anies, ada kisah nyata yang menyayat hati seorang ayah yang gelisah memikirkan tagihan listrik, ibu yang harus menahan air mata saat anaknya minta susu, dan anak muda yang baru lulus kuliah tapi kehilangan arah karena mimpinya kandas di tengah jalan.

Baca Juga: Fakta di Balik Isu Beras Rusak, Mentan Bongkar Angka Sebenarnya

Bagi Anies, gelombang PHK bukan sekadar statistik ekonomi, tetapi potret kehidupan masyarakat yang terpaksa beradaptasi dengan kerasnya kenyataan.

Setelah kehilangan pekerjaan formal, banyak yang akhirnya beralih ke sektor informal berupa berdagang kecil-kecilan, menjadi ojek online, atau pekerja serabutan.

“Yang lebih menyakitkan, sebagian besar tidak mendapat pekerjaan formal baru. Mereka jatuh ke sektor informal. Memang masih ada penghasilan, tapi hidup jadi tak pasti. Tak ada BPJS, tak ada THR, apalagi pensiun,” tutur Anies.

Ia menyebut bahwa kondisi ini membuat banyak keluarga hidup di bawah bayang-bayang ketidakpastian. Bekerja bukan lagi soal karier, melainkan soal bertahan hidup.

Dalam narasinya, Anies menjelaskan bahwa PHK massal tak hanya berdampak pada pekerja, tapi juga mengguncang ekonomi nasional. Ribuan orang kehilangan penghasilan tetap, daya beli menurun, pasar melemah, dan pedagang kecil ikut merugi.

“Ketika penghasilan masyarakat hilang, efeknya menjalar ke mana-mana. Ekonomi melemah, bukan hanya di level perusahaan, tapi sampai ke warung-warung kecil di pinggir jalan,” katanya.

Ia menegaskan bahwa PHK massal adalah tanda bahaya bagi bangsa, alarm keras bahwa kebijakan ekonomi tidak boleh berhenti di angka pertumbuhan semata, tetapi harus memastikan keamanan dan kesejahteraan bagi setiap pekerja.

Anies menawarkan pandangan yang lebih strategis dan solusi terhadap PHK tidak bisa bersifat sementara. Negara, kata dia, harus hadir lebih awal, bukan hanya setelah orang kehilangan pekerjaan, tetapi sejak sebelum itu, dengan memastikan iklim usaha kondusif dan sektor formal tumbuh sehat.

“Negara harus memberi insentif pada usaha yang menyerap tenaga kerja, melindungi pekerja lewat jaminan sosial, dan memastikan setiap orang punya pekerjaan yang aman dan layak,” tegasnya.

Data dari Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan kekhawatiran itu. Kepala Pusat Pasar Kerja, Surya Lukita Warman, menyebut bahwa setiap tahun ada 10,7 juta orang Indonesia yang membutuhkan pekerjaan baru. Jumlah itu belum termasuk mereka yang sudah menganggur atau terkena PHK.

“Ada 10,7 juta orang yang perlu pekerjaan setiap tahun. Ini tanggung jawab besar negara karena UUD 1945 menjamin hak atas pekerjaan dan penghasilan layak,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, (26/10/2025).