PONTIANAKGLOBE -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ingin literasi keuangan di Jawa Tengah menjadi contoh kabupaten lain agar turut mendorong pembangunan daerah dengan terbentuknya Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa.
Hal itu disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dihadapan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Sandiaga Uno.
Adapun, Jawa Tengah telah terbentuk seluruh tim TPAKD yang terdiri dari 1 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi dan 35 TPAKD Kabupaten/Kota.
Seluruh TPAKD baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota telah menyusun program kerja tematik dan program kerja unggulan sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan terhadap akses maupun produk keuangan tertentu.
Dalam upaya memperkuat literasi keuangan dan inklusi keuangan khususnya dalam rangka kemandirian ekonomi desa, OJK akan membangun Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa (PIKD) yang merupakan bagian dari Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI).
Pilot project program tersebut akan dilaksanakan di Kabupaten Wonosobo, dan nantinya dapat diimplementasikan juga di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
Menrutnya, peningkatan inklusi keuangan di masyarakat sangat penting dalam mendorong perekonomian masyarakat termasuk di perdesaan, sehingga sinergi penguatannya harus terus dijalankan.
Frederica Widyasari Dewi mengatakan OJK telah memiliki program untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di semua daerah di Indonesia.
"Setiap peningkatan satu persen inklusi keuangan di daerah, akan meningkatkan indeks pembangunan manusia 0,16%," kata Frederica dilansir dari laman OJK dikutip Pontianak Globe, Jumat (28 April 2023).
OJK akan terus memperkuat inklusi keuangan di perdesaan dengan memperbanyak akses keuangan masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan yang sesuai seperti penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), pendanaan Securities Crowdfunding (SCF) dan lain-lain.
Penguatan akses keuangan di perdesaan akan diiringi dengan perluasan edukasi keuangan sehingga peningkatan penggunaan produk dan jasa keuangan sejalan dengan pemahaman atau tingkat literasi masyarakat.
Sementara itu, Ganjar Pranowo mengatakan literasi keuangan Jawa Tengah meningkat dari tahun 2019 sebesar 47,38& menjadi 51,69& pada tahun 2022 dan inklusi keuangan di Jawa Tengah meningkat dari 65,71% menjadi 85,97% pada 2022.
"Pemerintah daerah juga sudah merealisasikan bantuan keuangan pada pemerintah desa tahun selama 2013-2022 sebesar Rp7,78 triliun di 140.237 titik," kata Ganjar.