PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Sebuah unggahan di media sosial menyoroti dugaan laporan tindak lanjut palsu terkait penanganan parkir liar di aplikasi resmi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu JAKI (Jakarta Terkini).
Melalui akun Threads @seinsh pada Minggu, 5 April 2026, seorang warga mengungkapkan kekecewaannya karena persoalan parkir liar di lingkungannya tak kunjung ditertibkan. Ia mengaku sudah menempuh berbagai cara, mulai dari menegur langsung pelaku hingga melapor ke pihak kelurahan, namun hasilnya nihil.
Baca Juga: Pecah Kebuntuan! Ketapang Akhirnya Punya Penerbangan Langsung ke Jakarta
Upaya tersebut kemudian dilanjutkan dengan melapor melalui aplikasi JAKI. Namun, alih-alih mendapatkan penanganan nyata di lapangan, ia justru menerima bukti tindak lanjut yang diduga hasil manipulasi kecerdasan buatan.
Dalam laporan yang diterimanya, terlihat perbandingan kondisi lokasi. Awalnya tampak seorang pria berdiri di dekat deretan mobil yang diduga parkir liar. Namun pada foto berikutnya, lokasi tersebut terlihat bersih tanpa kendaraan, yang memunculkan kecurigaan adanya rekayasa visual.
Warga tersebut kemudian meminta penjelasan kepada Yustinus Prastowo terkait prosedur yang seharusnya ditempuh jika jalur resmi justru menghasilkan laporan yang diragukan keasliannya.
"Pak izin bertanya, mengurus masalah parkir liar di jalan kelurahan itu gimana ya? Warga protes langsung ke pelaku tidak berhasil," tulisnya.
"Sudah lapor ke tingkat kelurahan tidak selesai dan coba lapor lewat jaki malah dikasih bukti palsu hasil edit AI (terlampir). Ada prosedur lain ngga ya?" tambahnya.
Baca Juga: Patung Yusuf Arimatea Karya Anak Indonesia untuk Paus Leo XIV
Tak berhenti di situ, ia juga menandai Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk meminta perhatian dan tindakan tegas atas dugaan tersebut.
"Wah parah sih pakai AI. Tidak niat kerja malah mengakali sistem yang ada. Pak Gubernur Pramono Anung, perlu dicek bawahannya nih, kasih teguran," tegasnya.
Aplikasi JAKI sendiri dikenal sebagai super app yang mengintegrasikan berbagai layanan publik, mulai dari pelaporan masalah kota, pemantauan banjir, hingga informasi kebutuhan pokok dan layanan darurat.***