PONTIANAKGLOBE.COM, BEIRUT -- Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya tiga personel penjaga perdamaian Indonesia yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) pada 29 dan 30 Maret 2026.
Ketiga prajurit tersebut adalah Zulmi Aditya Iskandar, Muhammad Nur, dan Farizal Rhomadhon. Kepergian mereka menjadi duka mendalam bagi keluarga, institusi TNI, dan seluruh bangsa Indonesia.
Baca Juga: 288 Ribu Papan Interaktif Ubah Cara Belajar Siswa
Upacara pelepasan dan penghormatan jenazah telah dilaksanakan di Bandara Internasional Rafic Hariri pada Kamis (2/4/2026). Prosesi tersebut dipimpin langsung oleh Force Commander UNIFIL sebagai bentuk penghormatan terakhir atas jasa para prajurit.
Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memastikan proses repatriasi berjalan cepat, aman, dan lancar. Pemulangan jenazah ditargetkan berlangsung pada pekan pertama April 2026.
Dalam kondisi normal, perjalanan dari Beirut menuju Jakarta memakan waktu sekitar 17 jam. Namun, situasi konflik yang meningkat di Lebanon Selatan, termasuk intensitas serangan Israel Defense Forces, menjadi tantangan besar dalam proses pemulangan.
"Repatriasi merupakan bentuk penghormatan terakhir bagi para prajurit yang gugur, sekaligus wujud tanggung jawab negara kepada keluarga yang ditinggalkan. Doa dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia menjadi penguat dalam mengiringi kepulangan para pahlawan bangsa," demikian pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jumat, 3 April 2026.
Di sisi lain, Indonesia juga mengecam keras serangan yang menyebabkan gugurnya pasukan penjaga perdamaian tersebut. Sikap ini disampaikan oleh Wakil Tetap RI untuk PBB Umar Hadi dalam rapat darurat Dewan Keamanan PBB di New York.
"Kami tidak dapat menerima terbunuhnya penjaga perdamaian tersebut. Ini adalah kehilangan besar bagi Indonesia dan juga kehilangan besar bagi kita semua," tegas Umar.
Indonesia menilai serangan tersebut bukan sekadar insiden, melainkan tindakan yang disengaja yang berpotensi melemahkan mandat UNIFIL sebagaimana diatur dalam Resolusi DK PBB 1701 terkait gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah.
Atas dasar itu, Indonesia mendesak penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan transparan, serta meminta Dewan Keamanan PBB untuk memantau dan menindaklanjuti hasilnya.
Baca Juga: Inovasi Pascabencana, Kayu Hanyutan Jadi Material Hunian
Indonesia juga mengecam serangan militer Israel yang dinilai melanggar kedaulatan dan integritas teritorial Lebanon, serta menegaskan solidaritas kepada pemerintah dan rakyat Lebanon.
"Serangan-serangan ini mencerminkan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional dan mungkin merupakan bentuk kejahatan perang menurut hukum internasional," tutup Umar.***