PONTIANAKGLOBE.COM, ACEH TAMIANG -- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala desa atau keuchik di Aceh mengambil peran utama dalam pendataan warga terdampak banjir bandang dan longsor yang berhak menerima bantuan pemerintah.
Pendataan tersebut mencakup penerima hunian sementara, hunian tetap, serta dana tunggu hunian.
Tito menilai langkah ini penting karena proses pendataan selama ini kerap terhambat akibat banyaknya dokumen kependudukan warga yang hilang saat bencana.
Baca Juga: Anggaran Besar Disiapkan, Prabowo Janji Percepat Pemulihan Aceh dan Sumatera
Menurut Tito, penunjukan keuchik sebagai penanggung jawab pendataan menjadi solusi paling realistis agar proses tidak berlarut-larut.
Ia meminta keuchik menyusun daftar kerusakan rumah warga, mulai dari kategori ringan, sedang, hingga berat, berdasarkan kondisi faktual di lapangan.
“Kita ambil jalan pintas, keuchik saja yang bertanggung jawab. Keuchik membuat daftar kerusakan ringan, sedang, berat, yang penting betul-betul diyakini itu. Kemudian diserahkan kepada bupati, dan bupati kemudian akan dibantu oleh Kapolres dan Kejari untuk meng-crosscheck,” ujar Tito saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2025).
Ia menjelaskan, percepatan pendataan akan berdampak langsung pada pemindahan pengungsi dari posko darurat ke hunian yang lebih layak.
Berdasarkan perhitungan bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, sekitar 60 persen pengungsi sebenarnya sudah bisa direlokasi jika data penerima bantuan tersedia.
Tito menekankan, Aceh perlu mengejar ketertinggalan dibandingkan Sumatra Barat dan Sumatra Utara yang dinilainya lebih cepat dalam menyerahkan data korban bencana kepada pemerintah pusat.
“Dari Aceh, kalau bisa lebih cepat lagi,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa data tersebut tidak hanya dibutuhkan BNPB, tetapi juga menjadi dasar bagi Kementerian Sosial dalam menyalurkan bantuan tunai kepada masyarakat terdampak.
Baca Juga: Senyum Pengungsi Aceh Viral di Tengah Banjir Bandang, BNPB Bicara Pemulihan
Tito menegaskan, anggaran bantuan telah disiapkan pemerintah, sehingga hambatan utama saat ini bukan pada dana, melainkan kelengkapan dan kecepatan data.
“Jangan sampai masyarakat menyalahkan pemerintah karena tidak cepat, padahal pemerintah menunggu data itu. Data ini sangat penting supaya BNPB bisa mengeksekusi, Menteri Sosial mengeksekusi. Uangnya sudah ada, problemnya hanya masalah data,” pungkasnya.***