PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mendesak pemerintah segera mengevaluasi serta menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas banjir dan longsor besar yang terjadi di Sumatera.
Manajer Kampanye Hutan dan Kebun WALHI, Uli Arta Siagian, meminta pemerintah memanggil seluruh pengusaha yang beroperasi dan meraih keuntungan dari sumber daya alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Panggil semua pengusaha pemegang izin yang ada di 3 provinsi itu, lakukan evaluasi terhadap aktivitasnya,” kata Uli dalam podcast di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Sabtu, 6 Desember 2025.
Baca Juga: Kritik Muncar, TNI Tetap Gunakan Airdrop Untuk Bantuan Bencana: Ini Alasan Mendalamnya
Ia menjelaskan bahwa hasil evaluasi tersebut akan memberi arahan bagi pengusaha mengenai langkah selanjutnya.
Uli menyebut audit lingkungan menjadi dasar apakah izin usaha perlu dicabut, terutama untuk perusahaan yang beroperasi di kawasan rawan bencana.
“Apakah kemudian harus mewajibkan ada pencabutan izin karena sebagian besar izin-izin itu berada di zona rentan, maka itu harus dilakukan penegakan hukum,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa aktivitas ilegal wajib ditindak tegas.
“Kalau ada yang melakukan aktivitas ilegal, maka itu harus ditindak tegas, bukan hanya dicabut izinnya tapi ada upaya pertanggungjawaban mereka,” tambahnya.
Menurut Uli, penegakan hukum dapat dilanjutkan ke ranah pidana bila ditemukan pelanggaran berulang. Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh serta audit perizinan dan dampaknya terhadap lingkungan.
Terkait sektor pertambangan, Uli menyoroti kewajiban perusahaan melakukan pemulihan lingkungan bekas tambang.
“Kamu diberikan izin, tapi kamu punya kewajiban untuk memulihkan lokasi izinmu. Nah, selama ini terhadap perusahaan yang tidak melakukan tanggung jawabnya, harus ditagih bahkan mungkin lakukan penegakan hukum,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa UU Pertambangan mewajibkan reklamasi dan kegiatan pascatambang sebelum perusahaan boleh membuka blok baru.
Namun, WALHI menemukan bahwa di berbagai lokasi, pemulihan tidak dilakukan sebagaimana mestinya.
“Kami menemukan justru wilayah-wilayah yang dipulihkan itu malah ditanami sawit, ditanami pohon-pohon lain yang kita nggak tau itu keuntungannya dinikmati siapa. Tentunya itu bukan untuk rakyat,” tegasnya.