PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan memaparkan hasil awal penyelidikan terkait penyebab banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI, kementerian mengungkap adanya dugaan kuat keterlibatan perusahaan-perusahaan pemegang konsesi yang kini sedang menjalani evaluasi intensif.
Kementerian Kehutanan menyebut ada sekitar 20 perusahaan dengan total area konsesi mencapai 750 ribu hektare yang masuk dalam daftar pemeriksaan. Jika terbukti melanggar aturan, izin usaha mereka akan dicabut.
“Ada sekitar 20 perusahaan dengan luas sekitar 750.000 hektar yang nanti akan saya cabut izinnya,” ujar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada Kamis, 4 November 2025.
Baca Juga: Gelombang Bantuan Mengalir, Indonesia Buktikan Negara Paling Dermawan
Dari identifikasi awal, pemerintah menemukan 12 subjek hukum perusahaan yang diduga turut berkontribusi terhadap banjir.
Verifikasi lapangan masih berlangsung dan detailnya belum bisa dipublikasikan karena masih dalam proses hukum.
“Kami sudah mengidentifikasi ada 12 subjek hukum perusahaan yang terindikasi, berkontribusi terhadap banjir (Sumatera),” kata Raja Juli.
Kementerian Kehutanan bekerja bersama aparat terkait sudah berada di lapangan sejak kemarin untuk memeriksa temuan tersebut.
Pemerintah menegaskan bahwa penanganan banjir tidak bisa berhenti di hilir, tetapi harus menyentuh persoalan di wilayah hulu yang selama ini menjadi titik kerentanan.
Raja Juli menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberi arahan jelas terkait perlindungan lingkungan dan keberanian dalam penegakan hukum.
“Perintah Pak Presiden Prabowo Subianto itu dua: pertama, jaga hutan; kedua, harus berani,” ujarnya.
Baca Juga: Kaltim Dipangkas Anggaran Daerah Paling Besar, Syafruddin: Di Mana Letak Keadilannya?
Pemerintah memastikan penegakan hukum mulai berjalan dalam beberapa hari ke depan. Setiap indikasi pelanggaran akan diproses tanpa pengecualian.
Selain mengevaluasi izin perusahaan konsesi, pemerintah juga sedang menelusuri sumber kayu-kayu besar yang ikut terseret arus saat banjir dan menjadi sorotan publik.
Raja Juli juga menyampaikan bahwa pemerintah mulai melakukan penataan ulang kawasan perkebunan yang dinilai bermasalah. Salah satu langkahnya adalah realokasi petani sawit yang dimulai pada Desember.