pontianak-insights

Tesso Nilo Ilegal 6 Juta Hektare: Zulhas Beberkan Fakta yang Selama Ini Tersembunyi

Selasa, 2 Desember 2025 | 21:58 WIB
Zulkifli Hasan buka suara mengenai tudingan dirinya penyebab banjir Sumatera. (Dok. YouTube/Denny Sumargo)

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Zulkifli Hasan menanggapi tudingan warganet yang menyebut dirinya bertanggung jawab atas bencana banjir dan longsor di Sumatera. Isu itu mengaitkannya dengan kebijakan pembukaan lahan saat ia menjabat Menteri Kehutanan 2009–2014.

“Kalau saya dikatakan Indonesia rusak karena Zulkifli Hasan, saya tersanjung. Begitu berkuasa kah saya?” ujarnya dalam podcast YouTube Denny Sumargo, Selasa, 2 Desember 2025. 

“Jadi, nanti kalau Sumatera banjir, rusak (salah) Zulkifli Hasan, Kalimantan rusak juga Zulkifli Hasan, kok saya lebih dari luar biasa itu kekuasaan saya," tambahnya. 

Baca Juga: Pro-Kontra Kereta Petani-Pedagang: Inovasi Penting atau Kebijakan Tanggung?

Zulhas menjelaskan bahwa pembukaan lahan saat itu terkait kebutuhan komoditas nasional. Ia bercerita pernah dinasihati temannya agar membiarkan hutan diurus oleh alam. 

Namun, menurutnya, pilihan itu tak realistis karena Indonesia memerlukan lahan untuk pangan dan ruang hidup.

Ia menyinggung tingginya kebutuhan pangan dalam negeri serta aturan ketat negara Barat mengenai komoditas Indonesia. Zulhas menilai regulasi seperti EU Deforestation Law membuat komoditas Indonesia semakin tertekan.

“Kalau jual karet, karetnya nanam di mana, kan kurang asem sama kita,” katanya.

Soal pengelolaan hutan, Zulhas mencontohkan Papua yang menurutnya membutuhkan penataan ruang agar pembangunan dapat berjalan.

Ia menekankan adanya kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) yang memang dapat dimanfaatkan untuk perkebunan, sawah, atau peternakan.

Baca Juga: Unggah Foto Bareng Mantan Koruptor, Ketua DPRD Sumut Disorot Publik

Mengenai polemik Taman Nasional Tesso Nilo, Zulhas menyebut kawasan itu seharusnya dilindungi. Kini, jutaan hektare lahan di sana teridentifikasi sebagai garapan ilegal.

“Sudah ada di tangan satgas, tidak ada izinnya. Sudah dirampas negara,” ujarnya.

Ia mengaku menyesal karena tidak bisa lebih cepat mengembalikan kawasan itu kepada negara.

“Kalau dikatakan mana yang saya menyesal, ya itu, selama 20 tahun kita nggak mampu menegakkan, baru Pak Prabowo ini,” kata Zulhas.

Halaman:

Tags

Terkini