PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan akan mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dalam kasus ledakan di SMAN 72 Jakarta melalui layanan rehabilitasi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa pendampingan tersebut bertujuan membantu pemulihan kondisi pelaku, termasuk layanan trauma healing yang menjadi bagian dari program Kemensos.
“Tugasnya Kementerian Sosial, kita membantu untuk melakukan semacam proses rehabilitasi,” kata Gus Ipul kepada awak media di Tangerang pada Sabtu, (22/11/2025).
Gus Ipul menambahkan bahwa Kemensos juga akan menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak terkait upaya deradikalisasi, terutama setelah peristiwa ledakan di sekolah tersebut.
“Ini kita akan coba memberikan dukungan, bekerja sama dengan Densus, bekerja sama dengan kepolisian juga,” ucapnya.
Baca Juga: Misteri Kematian Dirut Bank BJB Disorot, Desakan Transparansi Menguat
Ia menyebut kolaborasi dilakukan bersama lembaga yang biasa menangani deradikalisasi dan layanan psikososial lainnya. Menurutnya, pencegahan tindakan ekstrem di sekolah harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh pihak.
Terkait rencana pembentukan satuan tugas khusus untuk mencegah kejadian serupa, Gus Ipul menyatakan masih menunggu arahan Presiden Prabowo.
Ia mengatakan Presiden telah meminta Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan bersama kementerian lain untuk serius memperkuat pencegahan.
“Presiden memiliki atensi yang sungguh-sungguh terhadap kejadian kemarin itu dan telah menugaskan sejumlah menteri untuk melakukan langkah-langkah bagaimana ke depan untuk bisa mencegah, memitigasi berbagai hal yang kita tahu bisa berdampak buruk terhadap siswa,” jelasnya.
Ia menegaskan pentingnya melibatkan tokoh agama dan berbagai unsur masyarakat.
“Kita juga harus melibatkan tokoh-tokoh agama dan kita melibatkan banyak pihak,” imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo juga menyoroti penanganan kasus perundungan di sekolah. Ketua Umum Partai Gerindra itu menilai masalah bullying harus ditangani segera.
“Itu harus diatasi,” tegas Prabowo usai meluncurkan interactive flat panel (IFP) di SMPN 4 Kota Bekasi pada 17 November 2025.
Di kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan akan mengeluarkan regulasi baru untuk mencegah kekerasan di lingkungan sekolah.
"Kalau yang penanganan itu, nanti kita akan menerbitkan Permendikdasmen baru untuk memperbaiki yang sebelumnya, nanti kita bentuk tim di sekolah-sekolah dengan pendekatan yang lebih humanis, komprehensif, dan partisipatif,” ucapnya.