PONTIANAKGLOBE COM, JAKARTA -- Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), buka suara soal sengketa lahan seluas 16,4 hektare di Makassar, Sulawesi Selatan, yang menyeret namanya. Ia menyebut kasus itu bukan sekadar persoalan pribadi, tetapi bagian dari praktik mafia tanah yang sudah mengakar dan harus dilawan bersama.
“Mafia ini harus diberantas, jadi harus dilawan! Kalau dibiarin akan begini akibatnya,” tegas JK dalam keterangannya pada Senin, (10/11/2025).
Baca Juga: Kasus Roy Suryo Jadi Tes Keadilan: Mahfud Minta Penegak Hukum Jangan Serampangan
JK menjelaskan bahwa tanah tersebut ia beli secara sah dari ahli waris Raja Gowa sekitar 35 tahun lalu, lengkap dengan bukti legalitas yang kuat. Namun, lahan itu kini diklaim oleh pihak lain yang diduga menggunakan cara-cara ilegal.
Menurut JK, praktik mafia tanah di Indonesia sudah menjadi pola lama yang melibatkan rekayasa hukum dan pemalsuan dokumen.
“Bukan hanya di Makassar, banyak terjadi di tempat lain. Itu semua kriminal,” ujarnya.
“Dibuat dengan cara rekayasa hukum, memalsukan dokumen, memalsukan orang. Itu praktik lama, dan kita harus lawan bersama-sama,” lanjutnya.
Ia menilai kasus seperti ini bisa menimpa siapa saja, terutama masyarakat kecil yang tak memiliki kekuatan hukum. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum disebut JK sebagai penyebab utama mengapa mafia tanah masih bebas beroperasi.
JK menegaskan bahwa mafia tanah adalah kejahatan serius yang mengancam rasa keadilan publik dan kepastian investasi di Indonesia.
Ia meminta pemerintah pusat, aparat penegak hukum, dan masyarakat bersinergi untuk menutup celah manipulasi data pertanahan dan perampasan lahan.
Dalam kasusnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid disebut telah memastikan bahwa lahan sengketa tersebut sah milik JK.
Baca Juga: Komisi Reformasi Polri Tegaskan Netral, Tak Akan Undang Partai Politik
Hal itu memperkuat posisi hukumnya dalam menghadapi jaringan mafia tanah yang mencoba merebut lahan itu.
“Menteri ATR/BPN Nusron sudah mengatakan bahwa yang sah itu milik saya. Mafianya harus diberantas, dilawan. Kalau dibiarkan, akibatnya akan seperti ini,” pungkas JK.