PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Utang besar proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali jadi sorotan publik. Isu ini mencuat setelah pernyataan tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan dana APBN untuk melunasi utang proyek tersebut.
Saat ini, Whoosh dikelola oleh konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) di bawah koordinasi Danantara, holding BUMN sektor transportasi.
Menanggapi pernyataan Menkeu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah telah meminta pihak terkait untuk merumuskan solusi pembayaran utang tanpa menggunakan dana negara.
“Sudah dibicarakan sebelumnya agar dicari skema supaya beban keuangan ini bisa dicarikan jalan keluar,” ujar Prasetyo di Jakarta, Minggu (12/10/2025).
Baca Juga: One Fine Day IFG, Kolaborasi Seru Antara Literasi Keuangan dan Gaya Hidup Sehat
Ia menambahkan, keberadaan Whoosh telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam mempercepat mobilitas Jakarta–Bandung.
“Whoosh ini sangat membantu aktivitas masyarakat. Ke depan, pemerintah bahkan mempertimbangkan perluasan jalur hingga ke Surabaya,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menkeu Purbaya menegaskan bahwa utang proyek Whoosh bukan tanggung jawab pemerintah secara langsung, melainkan tanggung jawab Danantara sebagai induk perusahaan KCIC.
“KCIC itu di bawah Danantara. Mereka punya manajemen sendiri dan dividen tahunan sekitar Rp80 triliun. Jadi harus bisa dikelola dari situ, jangan minta ke APBN,” kata Purbaya dalam media gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).
Purbaya juga mengingatkan agar pemisahan antara sektor swasta dan pemerintah tetap dijaga.
“Kalau enak di swasta, ya nikmati. Tapi kalau rugi, jangan dibebankan ke pemerintah,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyiapkan dua skema penyelesaian utang proyek Whoosh.
Baca Juga: Naik Hampir Dua Kali Lipat, ini Alasan DPR Tambah Dana Reses hingga Rp702 Juta
“Utang pembangunannya cukup besar. Opsi pertama, kami pertimbangkan menambah penyertaan modal (equity) agar perusahaan bisa mandiri secara operasional,” ujar Dony di Jakarta, Kamis (9/10/2025).
“Opsi kedua, infrastrukturnya diserahkan ke pemerintah, seperti model pengelolaan kereta api pada umumnya,” tambahnya.