Dalam forum yang sama, Purbaya menekankan pentingnya subsidi dan kompensasi sebagai instrumen untuk menjembatani ketidaksempurnaan pasar.
Tanpa subsidi, sebagian masyarakat tidak akan menikmati pertumbuhan ekonomi.
“Tidak semua anggota masyarakat bisa menikmati kue perekonomian secara merata. Jadi subsidi itu penting,” ujarnya.
Namun ia mengingatkan, bila salah sasaran, subsidi justru bisa memperburuk keadaan. Karena itu, ia meminta BUMN berhati-hati dalam menjalankan mandat subsidi pemerintah.
Sidak Mendadak ke Bank BUMN
Selain urusan kompensasi, Purbaya juga memperlihatkan gaya kepemimpinannya dengan melakukan sidak ke bank-bank Himbara.
Sehari sebelum raker, ia mengunjungi PT Bank Negara Indonesia (BNI).
“Saya muter-muter secara acak, biar mereka kapok! Saya akan cek bank-bank lain secara random,” ucapnya.
Ada dua hal yang ia tekankan.
Pertama, agar dana Rp200 triliun yang ditempatkan pemerintah benar-benar disalurkan ke kredit produktif. Kedua, bank tidak boleh menimbun dolar AS yang bisa menekan rupiah.
“Yang jelas saya akan pastikan mereka tidak mengganggu nilai tukar rupiah. Sejauh ini mereka comply, cukup bagus,” ujarnya.
Sebelumnya, penempatan dana pemerintah di bank Himbara diatur melalui Keputusan Menkeu Nomor 276 Tahun 2025.
Total Rp200 triliun dipindahkan dari Bank Indonesia ke lima bank BUMN sejak 12 September 2025.
Rinciannya, BRI, BNI, dan Bank Mandiri masing-masing menerima Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, dan BSI Rp10 triliun. Purbaya berharap langkah ini bisa mempercepat pemulihan ekonomi melalui penyaluran kredit produktif. ***