Gus Ipul Nonaktifkan 2 Pejabat Kemensos Usai Polemik Anggaran Sepatu Sekolah Rakyat Rp799 Ribu

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Publik di media sosial tengah ramai menyoroti langkah Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul yang menonaktifkan dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos) usai polemik pengadaan sepatu Sekolah Rakyat (SR) senilai Rp799 ribu per pasang.

Informasi tersebut ramai diperbincangkan setelah diunggah akun Instagram @pandemictalks pada Jumat, 15 Mei 2026.

"Mensos nonaktifkan 2 pejabat Kemensos pasca kontroversi pengadaan sepatu SR," tulis akun tersebut.

Baca Juga: Kebakaran RSUD Dr Soetomo Diduga Akibat Korsleting, Asap Tebal Selimuti Gedung

Dua pejabat yang dinonaktifkan diketahui menjabat sebagai Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa serta Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara.

Langkah itu diambil setelah tim khusus yang dipimpin Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono melakukan proses klarifikasi selama sepekan terkait pengadaan sepatu program Sekolah Rakyat tahun 2025.

Secara terpisah, Gus Ipul menjelaskan keputusan penonaktifan tersebut dilakukan untuk mendukung proses investigasi yang masih berlangsung.

"Dalam kaitan dengan keperluan tersebut, juga untuk kelancaran terhadap proses pendalaman yang dimaksud," kata Gus Ipul dalam pernyataan resminya, Jumat, 15 Mei 2026.

"Saya membebastugaskan sementara dari jabatannya," lanjutnya.

Menurut Gus Ipul, langkah itu juga menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh guna memperbaiki tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos.

"Semua yang sudah kami lakukan menjadi satu bagian evaluasi untuk memperbaiki pengadaan pada tahun 2026," ujarnya.

Baca Juga: Kepala Sekolah SMAN 1 Pontianak yang Tolak Final Ulang LCC MPR Ternyata Pernah Teliti ‘Perilaku Sosial Anak’

Ia menegaskan proses pendalaman dilakukan sebagai respons atas kritik publik terhadap pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat.

"Kami telah melakukan konsultasi kepada KPK, secara informal juga kami melakukan konsultasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian," beber Gus Ipul.

"Supaya kami bisa melakukan pengadaan barang dan jasa yang bersih dari korupsi," sambungnya.