Sulfikar Amir Soroti Lemahnya Informasi BNPB soal Bencana Sumatera

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto terkait penanganan bencana di Sumatera sempat menjadi sorotan publik.

Pada akhir November 2025 lalu, Suharyanto menyebut bahwa situasi bencana di Sumatera terkesan mencekam hanya di media sosial, sementara kondisi di lapangan dinilainya relatif lebih terkendali.

Baca Juga: Satgas PKH Siapkan Sanksi Pidana dan Administratif bagi Korporasi di Balik Bencana Banjir Sumatera

Menanggapi hal tersebut, akademisi Sulfikar Amir menyoroti persoalan mendasar dalam penanganan bencana, yakni terkait ketersediaan dan kualitas informasi.

“Di dalam penanganan bencana, salah satu faktor yang sangat menentukan di dalam mitigasinya itu adalah informasi,” ujar Sulfikar Amir, dikutip dari podcast yang diunggah di kanal YouTube Forum Keadilan TV pada Senin, 15 Desember 2025.

Menurut Sulfikar, terdapat dua jenis informasi krusial yang seharusnya sudah dimiliki dan disampaikan oleh otoritas kebencanaan sejak awal.

Pertama, informasi mengenai apa yang sedang terjadi di lapangan, dan kedua, informasi terkait langkah-langkah yang harus dilakukan oleh masyarakat.

“Ini mestinya udah masuk ke masyarakat ketika peristiwa itu berlangsung selama 1 hari pertama, masyarakat harus sudah mendapatkan informasi apa yang terjadi dan apa yang mereka harus lakukan,” terangnya.

Namun dalam konteks bencana Sumatera, Sulfikar menilai informasi tersebut tidak sampai ke masyarakat secara memadai, termasuk peringatan dini yang seharusnya menjadi bagian penting dari mitigasi.

Ia menilai kondisi tersebut ironis, mengingat Indonesia merupakan negara dengan risiko bencana yang sangat tinggi.

“Coba kita bayangkan, negara dengan salah satu risiko bencana yang tinggi tapi tidak punya sistem peringatan dini yang memadai, kan ironis,” imbuhnya.

Baca Juga: Banjir Bandang Kembali Terjang Padang, Tanggul Batang Kuranji Jebol

Menurut Sulfikar, minimnya informasi yang valid dan terverifikasi turut memengaruhi cara pandang pengambil kebijakan dalam menilai situasi bencana.

“Karena tidak ada informasi yang jelas, BNPB pun tidak punya infrastruktur informasi yang valid sehingga Kepala BNPB akhirnya mengambil sikap yang mungkin meremehkan,” sambungnya.

Pernyataan Suharyanto yang menuai kontroversi tersebut disampaikan dalam konferensi pers mengenai dampak banjir Sumatera pada 28 November 2025.