Debunking Narasi Prabowo Diatur Jokowi, Hasan Nasbi Beri Penjelasan Tajam

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Mantan Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa keberlanjutan kebijakan antar-pemerintahan merupakan mekanisme dalam sistem pembangunan nasional, bukan bentuk dominasi pemerintahan sebelumnya terhadap rezim yang sedang berkuasa.

Dalam tayangan YouTube pribadinya, Kamis, 27 November 2025, Hasan merespons anggapan bahwa beberapa program Presiden Prabowo Subianto dianggap mengikuti kebijakan era Presiden Joko Widodo. Ia menilai narasi tersebut salah kaprah dan justru meremehkan Presiden Prabowo.

“Setiap kali Pak Prabowo sejalan dengan Pak Jokowi, tuduhannya Pak Prabowo di bawah kendalinya Pak Jokowi,” kata Hasan.

Baca Juga: Prabowo Sindir Murid Kurang Ajar, Tegaskan Guru Tak Salah Bila Keras

Ia menyebut cara pandang itu tidak objektif dan bernada merendahkan.

“Ini penilaian julit dan itu merendahkan Presiden Prabowo hari ini,” lanjutnya.

Hasan menjelaskan Indonesia telah lama menerapkan tradisi keberlanjutan kebijakan untuk menjaga arah pembangunan tetap konsisten meski ada pergantian kepemimpinan. Menurutnya, yang berjalan adalah sistem, bukan relasi politik personal.

“Tapi dari kita, kita ini keberlanjutan konsepnya. Mau ganti-gantian presidennya juga konsepnya keberlanjutan. Enggak reverse policy kan,” tutur Hasan.

Ia menilai keberlanjutan ini menjadi fondasi stabilitas pembangunan nasional. Kesamaan program antar-pemerintahan, katanya, merupakan bagian dari konsistensi, bukan bukti adanya intervensi politik.

Hasan kemudian membandingkan dengan negara lain seperti Amerika Serikat yang kerap mengubah kebijakan secara drastis setiap kali presiden berganti.

“Kalau kita reverse policy seperti di Amerika ya program presiden sebelumnya bisa dicabut malah,” ujarnya.

Baca Juga: Drama Baru di PBNU: Sekjen Diganti, Polemik Wewenang Gus Yahya Kian Menguat

Ia menilai perubahan kebijakan yang fluktuatif semacam itu dapat menimbulkan ketidakpastian, terutama pada program jangka panjang.

“Hari ini misal pajak dinaikkan, di presiden berikutnya bisa diturunkan. Gitu aja terus reverse policy,” pungkasnya.

Hasan menegaskan bahwa konsistensi pembangunan memberikan kepastian bagi masyarakat, sektor usaha, hingga pemangku kepentingan lain.