Utang Membengkak, Proyeksi Melenceng: ICW Nilai Whoosh Tanpa Kajian Matang

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Indonesian Corruption Watch (ICW) menyoroti lemahnya perencanaan pemerintah dalam menjalankan proyek-proyek besar negara, salah satunya Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang kini tengah dibebani utang membengkak hingga Rp116 triliun kepada China.

Aktivis dan peneliti ICW, Almas Sjafrina, menyebut persoalan utang Whoosh mencerminkan minimnya perencanaan matang di tingkat pemerintah. Dalam podcast bersama Bambang Widjojanto yang diunggah pada Rabu, (12/11/2025), Almas mengkritik bahwa pemerintah baru memikirkan solusi pembayaran setelah proyek berjalan.

“Yang aneh, kok baru ribut sekarang soal cara bayarnya. Ini seharusnya sudah dipikirkan sebelum proyek dimulai,” ujar Almas.

Baca Juga: Bitcoin Siap Cetak Rekor Baru, Tapi Hati-Hati Koreksi Tajam di Awal 2026!

Ia menilai pemerintah cenderung terburu-buru menjalankan proyek tanpa perhitungan detail, terutama dalam hal proyeksi pendapatan dan kajian kebutuhan publik.

Menurutnya, perencanaan yang matang seharusnya mencakup kajian menyeluruh soal kebutuhan transportasi, target pengguna, hingga analisis kelayakan ekonomi.

“Kalau perencanaannya matang, 50 persen pekerjaan sebenarnya sudah selesai,” ujarnya.

Almas juga mendorong pemerintah agar terbuka terhadap hasil kajian proyek Whoosh, termasuk perbandingan dengan moda transportasi lain seperti kereta konvensional, travel, atau mobil pribadi.

“Kebijakan besar yang berdampak panjang dan melibatkan utang harus melalui kajian yang benar-benar rigid,” tegasnya.

Sebelumnya, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, mengungkap bahwa proyek Whoosh awalnya ditawarkan Jepang dengan nilai 6,2 miliar dolar AS, sedangkan China 5,5 miliar dolar AS.

Namun, biaya proyek meningkat menjadi 6,07 miliar dolar AS dan terus membengkak karena cost overrun sebesar 1,2 miliar dolar AS, hingga total mencapai 7,27 miliar dolar AS.

Baca Juga: Reformasi Polri Ala Dedy Tabrani: Bukan Soal Lembaga, Tapi Soal Sikap

Dari total biaya itu, 75 persen dibiayai pinjaman dari China Development Bank dan 25 persen berasal dari setoran modal gabungan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (60 persen) dan Beijing Yawan HSR Co. Ltd. (40 persen).

Saat ini, pelunasan utang masih dinegosiasikan oleh pihak Danantara agar jangka waktu pembayaran diperpanjang dari 40 menjadi 60 tahun.***