Anggota DPR RI asal Kalbar Adrianus Asia Sidot: Dalam Berpolitik Kaum Hawa Harus Kedepankan Kompetensi

PONTIANAKGLOBE.COM, PONTIANAK -- Kaum hawa, apapun sebutannya baik wanita ataupun perempuan harus mengedepankan kompetensi. Sebab, persoalan kaum perempuan dalam berpolitik lebih disebabkan oleh kendala sosial budaya yang tidak memberi akses kepada kaum perempuan untuk secara leluasa ikut dalam proses politik.

Berdasarkan hasil Pemilu 2019, keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif Nasional (DPR-RI) berada pada angka 20,8 persen atau 120 anggota legislatif perempuan dari 575 anggota DPR RI. Persentase keterwakilan perempuan tersebut masih di bawah angka persyaratan 30 persen jumlah calon legislatif perempuan pada saat parpol mendaftar menjadi peserta pemilu.

Oleh karena itu, menyikapi persyaratan 30 persen anggota legislatif tersebut kita harusnya sepakat membuat grand design agar terjadi peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

Anggota DPR RI Dr Drs Adrianus Asia Sidot MSi mengemukakan keprihatinan partisipasi kaum perempuan dalam berpolitif, Sabtu 10 Juni 2023, di Gedung Paroki Keluarga Kudus, Kota Baru, Pontianak.

Seminar Kebangsaan, yang dipandu moderator Zitta Dominika Robiaty SPd tersebut diadakan dalam rangkaian memperingati Hari Ulang Tahun Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) yang ke-99.

Adrianus, yang alumnus SMA Seminari Santo Paulus Nyarumkop, 1979, dalam makalahnya berjudul, “Peningkatan Partisipasi Politik Elektoral Perempuan” memaparkan, grand design peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif setidaknya memperhatikan basis pendidikan politik dan basis sosialisasi.

Basis pendidikan politik dimaksudkan agar perempuan aktif di kepengurusan partai politik dan pemilu sebagai calon anggota legislatif. Sedangkan yang berbasis sosialisasi, dimaksudkan agar kementerian/lembaga aktif mendorong pentingnya keterwakilan perempuan dalam berbagai saluran secara konvensional tatap muka maupun digital.

Sampai saat ini, ujar Adrianus, persoalan politik perempuan masih diseputar perlukah perempuan berpolitik; Seberapa dalam pemahaman kaum perempuan terhadap politik; Seberapa minat kaum perempuan terhadap politik; Dan masih ada stigma, apakah perempuan siap dan mampu menjalankan fungsi dan peran di kancah politi.

Dikemukakan, pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan: Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen.

Oleh karena itu, dari waktu ke waktu, affirmative action terhadap perempuan dalam bidang politik semakin disempurnakan. Bahkan dalam pencalonan legislatif setiap tingkatan perempuan harus memiliki kuota 30 persen.

“Undang-undang 7 tahun 2017 mengatakan 30 persen keterwakilan perempuan pada urusan politik tingkat pusat dan pencalonan legislatif setiap tingkatkannya,” ujar Adrianus yang menyelesaikan program Strata 3 di Universitas Padjadjaran Bandung, 2008.

Di kesempatan terpisah, Agnes Pinorita selaku Ketua DPC Wanita Katolik Republik Indonesia Keluarga Kudus mengemukakan, untuk memperingati Hari Ulang Tahun WKRI yang ke-99 ini temanya “Wanita Katolik RI Mewujudkan Kesejahteraan Bersama”. Beberapa rangkaian kegiatan diantaranya donor darah yang mengikut-sertakan para personil Komando Distrik Militer 1207 Kota Pontianak, PMKRI, Pemuda MCM dan masyarakat yang secara sukarela mendonorkan darahnya dengan mendapat layanan dari Satgas PMI Kota Pontianak.

Sementara itu Anastasia Endang DP, mewakili DPD WKRI Provinsi Kalimantan Barat mengemukakan, selain Seminar Kebangsaan, WKRI juga saat HUT ke-99 ini mengadakan Seminar Kesehatan, dan serangkaian acara brain storming sebagai upaya mengakrabkan keanggotaan satu sama lain, yang puncaknya akan diadakan di Rumah Radakng, Pontianak. (Vincent Julipin)

* Penulis adalah mantan wartawan, kini aktif sebagai penulis lepas, aktivis pemberdayaan masyarakat dan UMKM, serta pekerja sosial