Tingkatkan Persatuan dan Solidaritas, Pemuda Pancasila Kalbar Gelar Rakerwil dan Apel Besar

PONTIANAKGLOBE.COM, PONTIANAK -- Organisasi Kepemudaan Pemuda Pancasila (PP) Kalimantan Barat (Kalbar) telah berhasil menyelesaikan Musyawarah Cabang (Muscab) di 14 kabupaten/kota se-Kalbar.

Muscab ini berlangsung dari 7 September 2023 hingga 30 Juli 2024.

Baca Juga: San Agustin Menyapa Sekolah-Sekolah di Kalimantan Barat dengan Program 'Go To School'

Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Kalbar, Abriansyah, mengungkapkan rasa syukurnya atas selesainya Muscab tersebut.

Ia berterima kasih kepada seluruh tim, terutama para pengurus cabang yang telah bekerja keras dalam pelaksanaan Muscab.

“Alhamdulillah, semua musyawarah cabang telah selesai 100 persen. Terima kasih kepada para kader yang menjalankan instruksi pusat dan meluangkan waktunya mempersiapkan dan melaksanakan Muscab hingga sukses,” ujar Abriansyah, yang akrab disapa Ook, pada Kamis, 4 Juli 2024.

Baca Juga: Raih Juara 2 Pemilihan Putra-Putri Dayak Se-Kalimantan, ini Cerita Laras

Abriansyah menjelaskan bahwa Muscab adalah langkah organisasi untuk konsolidasi di tingkat kabupaten/kota serta melaksanakan instruksi dari Majelis Pimpinan Nasional di Jakarta.

“Perintah Muscab datang dari pimpinan tertinggi, yaitu Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila untuk menghindari kekosongan organisasi di akar rumput,” tambah Ook.

Ook berharap Muscab dapat menjadi momentum untuk lahirnya kebijakan dan keputusan yang bermanfaat bagi PP dan masyarakat luas.

Ia juga mengingatkan kader PP se-Kalbar untuk bersinergi dengan pemerintah daerah setempat dan menghilangkan kesan arogan serta premanisme.

“Tampilkan wajah Pemuda Pancasila sebagai pelindung dan memberikan rasa aman kepada masyarakat, serta selalu bersikap humanis,” tandasnya.

Baca Juga: Kaprodi Matematika San Agustin Tanggapi Suksesnya Seminar Etnomatematika dan Etnomodeling

Kepada para Ketua MPC terpilih, Abriansyah meminta agar segera melakukan koordinasi dengan setiap kecamatan dan bersinergi dengan pemerintah daerah setempat.

“Anggota Pemuda Pancasila bersifat sosial dan tidak digaji, sehingga masing-masing kabupaten/kota bisa melakukan kerjasama dengan pemerintah,” ujarnya. “Pemuda Pancasila harus mengedepankan persatuan dan solidaritas di atas kepentingan pribadi, golongan, dan sektoral. Kita ada di mana-mana,” lanjutnya.