PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memasuki tahap kedua yang akan berfokus pada pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif.
Penandatanganan kontrak proyek tahap dua dijadwalkan berlangsung sejak akhir Oktober hingga November 2025. Otorita IKN telah merinci anggaran, sumber pendanaan, serta rencana pembangunan dua kawasan penting itu sebagai bagian dari konsep trias politica.
Baca Juga: Megawati Ungkap Soeharto Tolak Pemakaman Bung Karno di Kalibata
Pembangunan tahap kedua akan didanai melalui tiga skema pembiayaan berbeda.
Pertama, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp48,8 triliun untuk periode 2025–2028.
Kedua, melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp158,72 triliun per Oktober 2025. Ketiga, investasi swasta murni yang ditaksir mencapai Rp66,3 triliun.
Ketiga skema tersebut sebelumnya telah dibahas dalam pertemuan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada awal Oktober 2025.
Kompleks legislatif akan dibangun di atas lahan seluas 42 hektar dengan total anggaran Rp8,5 triliun untuk periode 2025–2027. Area ini mencakup Gedung Sidang Paripurna, Plaza Demokrasi, Serambi Musyawarah, Museum, dan sejumlah fasilitas penunjang lainnya.
Sementara itu, kompleks yudikatif seluas 15 hektar dengan biaya Rp3,1 triliun akan menampung gedung Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung.
Pengerjaan dua kompleks tersebut ditargetkan selesai dalam 25 bulan dan dimulai pada November 2025.
“Pasca Perpres 79, pembangunan fisik maupun non-fisik di IKN akan semakin masif,” ujar Basuki dalam agenda Media Gathering di kantor Otorita IKN, Minggu, (2/11/2025).
“Saat ini, sekitar 7.000 pekerja konstruksi tinggal di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK). Ada tahap kedua, jumlah pekerja diperkirakan mencapai 20.000 orang untuk mempercepat pembangunan IKN,” sambungnya.
Otorita IKN juga menegaskan bahwa pasokan air baku untuk ASN yang akan pindah sudah aman melalui Bendungan Sepaku Semoi seluas 800–900 hektar dengan kapasitas tampung 16 juta meter kubik. Bendungan ini mampu menyediakan air baku 2.500 liter per detik, dengan 1.500 liter per detik dialirkan ke IKN dan 1.000 liter per detik ke Balikpapan.
Selain itu, Intake Sepaku dengan instalasi pengolahan air berkapasitas 300 liter per detik juga disiapkan untuk memastikan air yang digunakan di IKN layak minum.
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menilai proyek IKN memiliki kesamaan dengan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.