Gen Z Cuan, tapi Mayoritas Warga Australia Masih Tak Yakin pada Kripto

Pemerintah Tutup Celah Hukum Kripto

Pemerintah Perdana Menteri Anthony Albanese sepanjang 2025 telah meluncurkan berbagai kebijakan untuk memperkuat pengawasan aset digital.

Baca Juga: Di Tengah Diplomasi ASEAN, Prabowo Dapat Sambutan Hangat dari Diaspora Indonesia

Pada Maret lalu, Menteri Keuangan Jim Chalmers memperkenalkan peta reformasi empat pilar, meliputi lisensi bursa, pengawasan stablecoin, pembaruan sandbox regulasi, serta pedoman pajak yang lebih jelas.

Langkah ini disusul RUU Modernisasi Sistem Pembayaran yang disahkan Senat pada September. Aturan itu memperluas definisi sistem pembayaran mencakup dompet digital dan penerbit stablecoin.

Pemerintah juga tengah menyiapkan rancangan undang-undang yang menempatkan bursa dan kustodian kripto di bawah rezim layanan keuangan nasional, mewajibkan pemisahan aset pelanggan dan penerapan aturan transparansi.

Tak hanya itu, Menteri Dalam Negeri Tony Burke mengusulkan perluasan kewenangan AUSTRAC untuk membatasi produk berisiko tinggi seperti ATM kripto, menyusul maraknya kasus penipuan dan pencucian uang.

Meski berbagai kebijakan tengah digodok, para investor memilih menunggu kepastian hukum sebelum kembali agresif di pasar aset digital.

“Begitu tinta tanda tangan regulasi mengering, jutaan warga Australia siap berinvestasi,” tegas Titman. ***