PONTIANAKGLOBE.COM, PONTIANAK -- Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) akan memeriksa perwakilan Google dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis sistem operasi Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) periode 2019–2022.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan guna menelusuri alasan pemilihan Chromebook sebagai perangkat dalam program digitalisasi pendidikan nasional.
Baca Juga: Selebgram Indonesia Ditahan di Myanmar, Puan Minta Pemerintah Bergerak Cepat
“Penyidik akan mendalami bagaimana penawaran dari pihak Google sehingga Chromebook dipilih, bukan sistem lain seperti Windows,” ujar Harli kepada wartawan, Selasa, 1 Juli 2025.
Menurut Harli, dua perwakilan Google telah dipanggil, masing-masing dari tim Humas dan Marketing.
Pihak Humas meminta penundaan, sementara tim Marketing dijadwalkan hadir hari ini.
Karena Chromebook merupakan produk Google, Kejagung menilai pemanggilan ini wajar untuk mengungkap apakah terdapat unsur pemufakatan dalam pengadaan.
Baca Juga: Mengenal Kaiserslautern, Klub Ikonik Jerman yang Lahirkan Michael Ballack dan Fritz Walter
“Ini produknya Google. Sangat wajar pihak Google dipanggil. Penyidik ingin mengetahui bagaimana mekanisme pemilihannya,” tegas Harli.
Selain Google, penyidik juga memeriksa para vendor yang menyuplai laptop dalam proyek tersebut.
Fokus pemeriksaan mencakup pola kerja sama antara vendor dan Google dalam menyediakan perangkat berbasis sistem operasi tersebut.
“Ini pengadaan laptop sistem Google. Ada beberapa vendor. Penyidik ingin tahu bagaimana pola kerja sama mereka dengan Google, di situlah benang merahnya,” lanjut Harli.
Kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook ini menjadi sorotan publik karena nilai proyek yang besar serta dugaan keterlibatan banyak pihak strategis dalam pengadaan barang milik negara yang seharusnya ditujukan untuk mendukung dunia pendidikan. ***