"Kejaksaan Agung tidak akan seberani ini kalau tidak mendapat izin dari presiden. Maka saya apresiasi presiden yang membiarkan Kejaksaan Agung bekerja," ujar Mahfud dalam sebuah seminar di Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Solo (27/2).
Baca Juga: Kebakaran Kilang Pertamina Cilacap, Insiden Serupa Pernah Terjadi pada 2021
Mahfud menegaskan bahwa hukum harus tetap ditegakkan, meskipun ada berbagai kemungkinan motif di balik pengungkapan kasus ini.
"Apapun motifnya, kalau ada motif politik ya terserah, tapi yang penting hukum tegak," tegasnya.
Ia juga menyebut bahwa sejak 2022 hingga 2024, kinerja Kejagung terus menunjukkan peningkatan, terutama dalam menangani kasus-kasus besar yang berdampak langsung pada negara.
Awal Terbongkarnya Skandal Korupsi Pertamina
Kasus ini mulai mencuat setelah adanya keluhan masyarakat terkait buruknya kualitas Pertamax di beberapa daerah, terutama di Papua dan Palembang.
Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Sirega, laporan awal berasal dari konsumen yang merasakan perbedaan kualitas bahan bakar.
"Masyarakat di Papua dan Palembang mengeluhkan kualitas Pertamax yang buruk. Hal ini menimbulkan pertanyaan luas, mengapa kualitasnya bisa menurun," jelas Harli.
Baca Juga: Prabowo Instruksikan Menteri Kendalikan Harga Pangan di Awal Ramadan, Pastikan Harga Tak Melonjak
Investigasi lebih lanjut menunjukkan bahwa kenaikan harga Pertamax serta besarnya subsidi pemerintah berkaitan dengan praktik ilegal dalam tata kelola minyak mentah di Pertamina Patra Niaga.
"Ada sindikasi yang dilakukan oleh para tersangka, yang akhirnya membuat negara harus menanggung beban subsidi dan kompensasi yang seharusnya tidak perlu," tambahnya.
Dengan semakin banyaknya fakta yang terungkap, Kejagung berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini dan menyeret semua pihak yang terlibat ke meja hijau. Skandal ini menunjukkan bagaimana korupsi dalam industri energi dapat berdampak besar terhadap ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. ***