“Oleh karena itu, saya meminta para kepala daerah untuk memantau serta memperkuat rantai pasok dan distribusi MBG di wilayah masing-masing,” imbuhnya.
Baca Juga: 5 Rekomendasi HP Nokia 2025, Mulai dari Kamera Canggih, Baterai Awet, hingga RAM Besar
Dukungan daerah dalam program ini sebelumnya juga telah disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. Ia menyinggung opsi pemanfaatan lahan pemerintah daerah untuk mendukung MBG.
“Ketika Presiden mengunjungi kantor BGN, beliau menginstruksikan agar lahan-lahan pemerintah daerah, instansi lain, kementerian, maupun BUMN bisa dipinjam pakai untuk MBG,” ujar Dadan pada 12 Februari 2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Namun, program MBG menghadapi tantangan pemangkasan anggaran. Dadan mengungkap bahwa anggaran BGN dikurangi Rp200,2 miliar dari total anggaran awal sebesar Rp71 triliun.
MBG Dorong Pemanfaatan Pangan Lokal
Dadan juga menekankan bahwa MBG perlu disesuaikan dengan potensi pangan lokal di setiap daerah.
Pernyataannya ini berbarengan dengan kontroversi terkait penggunaan serangga dan ulat sagu sebagai sumber protein dalam MBG.
“Isi protein dalam program MBG sangat tergantung pada potensi sumber daya dan preferensi lokal masyarakat,” jelasnya.
“Jika daerah memiliki banyak ikan, maka mayoritas proteinnya berasal dari ikan. Begitu pula dengan karbohidrat, jika masyarakat terbiasa makan jagung, maka jagung bisa menjadi sumber utama, meskipun nasi tetap disediakan,” tambahnya.
Dadan menegaskan bahwa prinsip utama MBG adalah memastikan kecukupan gizi dengan bahan makanan yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. ***