PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Hilman Latif, Bendahara Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, memberikan sinyal bahwa Muhammadiyah mungkin akan menerima pengelolaan izin tambang untuk organisasi keagamaan.
Hal ini diungkapkan Hilman dalam pidatonya pada acara MoU antara PP Muhammadiyah dan Nano Bank Syariah di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Jumat, 26 Juli 2024.
Baca Juga: Wow! Celine Dion Dibayar Fantastis untuk Nyanyi di Olimpiade Paris 2024
Hilman menyatakan bahwa PP Muhammadiyah ingin memastikan semua amal usahanya, seperti sekolah dan bisnis, dapat terus berjalan dengan baik.
Ia juga menyebutkan kemungkinan ekspansi Muhammadiyah ke sektor lain di luar pendidikan dan kesehatan.
Hilman mengakui bahwa ada banyak penolakan terhadap ide pengelolaan tambang yang muncul di media sosial.
Ia menilai penolakan tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap citra Muhammadiyah.
Hilman berharap agar reformasi dalam bidang sosial ekonomi yang dilakukan oleh PP Muhammadiyah dapat berhasil.
PP Muhammadiyah dijadwalkan akan mengumumkan keputusan resmi mengenai izin tambang pada Sabtu, 27 Juli 2024 di Yogyakarta setelah rapat Konsolidasi Nasional.
Keputusan ini merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024, yang mengizinkan ormas keagamaan untuk mengelola tambang.
Menurut Anwar Abbas dari PP Muhammadiyah, jika Muhammadiyah memutuskan untuk menerima izin pertambangan, pengelolaan harus dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar.
Baca Juga: Terungkap! Berapa Pendapatan Aktor Tengku Firmansyah di Kanada Ketika Banting Stir Jadi Tukang Las
Anwar menekankan bahwa jika ada keputusan untuk mengelola tambang, dampak lingkungan harus diminimalisir dan hubungan dengan masyarakat harus dijaga.
Sebelumnya, ada imbauan dari kelompok muda Muhammadiyah yang meminta organisasi ini menolak izin tambang melalui petisi di change.org.