Mengawal Kepemimpinan Indonesia di ASEAN: Mendorong Praktik Bisnis yang Inklusif dan Bertanggung Jawab

Steve Vantax, Pontianak Globe

- Jumat, 7 Juli 2023 | 22:27 WIB

Pertemuan Nasional Bisnis yang digelar INFID dengan tema Mendorong Proses Bisnis Inklusif dan Bertanggung Jawab dalam Mewujudkan ASEAN sebagai Pusat Pertumbuhan, dan HAM pada 6-7 Juli 2023 di Jakarta. (Pontianak Globe/INFID )

Hal ini merupakan langkah krusial agar mereka dapat berpartisipasi secara bermakna dalam pembuatan kebijakan dan menciptakan peluang ekonomi yang setara bagi perempuan dan anak perempuan.

Bersamaan dengan momentum jelang KTT ASEAN ke-43 pada September 2023 mendatang, INFID mendesak Indonesia sebagai ketua agar mampu mewujudkan bisnis inklusif secara nasional dan regional sebagai pencapaian tema keketuaan Indonesia, yaitu ASEAN sebagai ‘Epicentrum of Growth’ atau pusat pertumbuhan.

Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai Ketua dalam Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM dan memimpin pembuatan Strategi Nasional Bisnis dan HAM mengungkapkan saat ini pemerintah tengah berupaya mendorong pengesahannya.

“Terdapat rencana aksi terkait perikanan, gender, UKM, dan lingkungan di dalam Strategi Nasional Bisnis dan HAM. Isu hak anak dan hak kelompok disabilitas juga masuk dalam perhatian.” update Sofia Alatas, Koordinator Kerja Sama Luar Negeri, Direktorat Kerja Sama HAM Kementerian Hukum dan HAM RI terkait Stranas BHAM. Jika Stranas BHAM ini sah, Kemenkumham mendorong adanya peran pemerintah lokal untuk memastikan bisnis inklusif di daerah masing-masing.

Sektor bisnis saat ini juga terus melakukan pembenahan untuk mendorong bisnis inklusif dan bertanggung jawab, salah satunya melalui jaringan korporasi global bernama Indonesia Global Compact Network (ICGN).

“Kita hadir lebih dari 100 negara, mendorong bisnis yang responsif. Kita membuat strategi dan tools yang bisa bisnis lakukan (untuk mewujudkan bisnis inklusif). Ada SDG Innovation di mana mereka menjadi katalisator, ada pendampingan 6 bulan. Ada target gender quality dalam meningkatkan peran perempuan di dalam bisnis,” ungkap Josephine Satyono, Executive Director IGCN.

Masyarakat sipil akan terus bergerak mengawal bisnis inklusif dan bertanggung jawab. Salah satu upaya mendorong hal ini akan dilakukan melalui ASEAN People Forum 2023 pada September nanti.

“Salah satu tema utama yang akan dibahas adalah keadilan ekonomi. Bulan Agustus juga akan ada Inclusive Business Summit, di mana INFID dan beberapa CSO akan bersuara”, tutup Iwan. ***