Widyanta juga menyoroti kesenjangan sosial yang semakin melebar.
Gaya hidup mewah kelompok elit yang dipamerkan di media sosial berbanding terbalik dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat bawah, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial dan rasa frustrasi.
Menurutnya, ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan akses ekonomi menimbulkan ketidakpuasan yang dapat mendorong tindakan menyimpang, termasuk pemalakan oleh ormas.
"Ketidakadilan sosial yang terus berulang, ditambah budaya konsumtif yang dipertontonkan tanpa kontrol, memperparah kondisi ini," katanya.
Perlunya Tindakan Tegas
Widyanta menegaskan bahwa praktik premanisme oleh ormas harus dihentikan karena dapat mengganggu stabilitas sosial dan iklim usaha.
Penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu sangat dibutuhkan, tanpa terhambat kepentingan politik atau hubungan dekat aparat dengan ormas.
Ia juga mengingatkan bahwa pemalakan oleh ormas hanyalah bagian kecil dari masalah besar, yaitu ketimpangan sosial yang diperparah oleh pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi.
Negara harus hadir melindungi pengusaha dari tekanan semacam ini.
Jika dibiarkan, praktik ini tidak hanya merugikan dunia usaha tetapi juga masyarakat luas, meningkatkan biaya ekonomi, mengganggu investasi, dan mengancam stabilitas sosial.
"Pemerintah harus tegas menertibkan ormas yang melanggar hukum dan melindungi pengusaha agar dapat berbisnis tanpa rasa takut atau tekanan," pungkasnya. ***
Artikel Terkait
Polisi Bertindak Cepat, Langsung Tangkap Pelaku Penipuan Minta THR ke Restoran di Tambora
AJI Jakarta dan LBH Pers Buka Posko Pengaduan THR Jurnalis dan Pekerja Media, Identitas Pelapor Terjamin
Pedagang Kelapa Parut di Solo Dapat THR dari Presiden Jokowi
Tak Perlu Antre! Ini Cara Mudah Tukar Uang Baru THR Lebaran 2024 Offline dan Online
Gaji ke-13 dan THR ASN 2025 Tetap Cair Tidak Terpengaruh Efisiensi Anggaran, Cek Faktanya!
Karyawan Sritex Terancam Tak Mendapat THR Pasca-PHK, DPR RI Desak Perlindungan Hak Pekerja