Banyaknya Ormas Palak THR Jelang Idul Fitri, Sosiolog UGM Sebut Ketimpangan Sosial Makin Melebar

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Baru-baru ini, marak isu terkait organisasi masyarakat (ormas) yang meminta tunjangan hari raya (THR) secara paksa kepada pengusaha dan masyarakat.

Fenomena ini semakin meresahkan karena praktik pemalakan THR oleh oknum ormas kian meningkat.

Baca Juga: Fakta di Balik Isu Perselingkuhan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana, Ayu Aulia Buka Suara

Dengan dalih sumbangan sukarela atau tradisi tahunan, sejumlah pihak memanfaatkan momentum Idul Fitri untuk meminta THR secara paksa, baik kepada pelaku usaha maupun warga.

Praktik ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencerminkan persoalan sosial yang lebih kompleks.

Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. A.B. Widyanta, S.Sos., M.A., menegaskan bahwa praktik ini tidak dapat dibenarkan dari perspektif sosial maupun hukum.

Menurutnya, meskipun ada ormas yang bergerak di bidang sosial, tak sedikit pula yang menyalahgunakan identitas ormas untuk melakukan pemalakan.

"Ini merupakan praktik pemerasan, baik yang dilakukan secara halus dengan tekanan sosial maupun secara terang-terangan dengan ancaman langsung, yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan pelaku usaha," ujarnya pada Kamis, 27 Maret 2025, dalam laman resmi UGM.

Widyanta menambahkan bahwa perusahaan memiliki mekanisme dan aturan sendiri dalam melaksanakan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, tuntutan dari ormas tidak memiliki dasar yang sah.

Baca Juga: Terseret Isu Perselingkuhan Lisa dan Ridwan Kamil, Ayu Aulia Buka Suara, Begini Fakta yang Disembunyikannya Selama Ini

Faktor Sosial dan Ekonomi

Fenomena ini tak lepas dari faktor sosial dan ekonomi.

Banyak anggota ormas berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan tidak tetap.

Kesulitan ekonomi mendorong mereka mencari pemasukan dengan cara yang tidak benar.

Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah juga memperburuk keadaan, mengurangi sumber pendapatan masyarakat kelas bawah.