Gaji ke-13 dan THR ASN 2025 Tetap Cair Tidak Terpengaruh Efisiensi Anggaran, Cek Faktanya!

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Kabar baik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri!

Pemerintah memastikan bahwa gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) tetap cair pada 2025.

Meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa hak pegawai negeri ini tidak akan dipangkas.

Baca Juga: 7 Ide Hampers Imlek 2025 dan Cap Go Meh di Bawah Rp200 Ribu, Berkesan dan Bermakna!

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga telah mengonfirmasi bahwa pencairan gaji ke-13 dan THR sudah dianggarkan dalam APBN 2025. 

Presiden RI Prabowo Subianto memastikan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap menerima gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) atau gaji ke-14.

Kepastian ini disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, Hasan Nasbi, yang menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran pemerintah tidak mencakup pemangkasan hak pegawai negeri.

"Gaji ke-13 dan THR adalah hak pegawai negeri dan tetap akan dibayarkan. Menteri Keuangan juga sudah menyatakan hal ini," ujar Hasan di Kantor PCO, Jakarta, Jumat, 7 Februari 2025.

Baca Juga: Jika Kamu Ketua Panitia Perayaan Cap Go Meh 2025 Singkawang, Ini Contoh Kata Sambutan yang Singgung Unsur Ular Kayu Yin, Inovasi serta Keberuntungan

Hasan menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar kebijakan efisiensi tidak berdampak pada belanja pegawai.

"Belanja untuk gaji pegawai tidak termasuk dalam penghematan anggaran," tambahnya.

Gaji ke-13 biasanya dicairkan menjelang tahun ajaran baru, sekitar Juli hingga Agustus, untuk membantu PNS dalam membiayai pendidikan anak.

Sementara itu, gaji ke-14 yang dikenal sebagai THR, umumnya diberikan sekitar 10 hari sebelum Hari Raya Idulfitri.

Baca Juga: Kamu Ketua Panitia Perayaan Cap Go Meh 2025, Ini Contoh Kata Sambutan yang Memasukkan Unsur Ular Kayu Yin, Inovasi serta Keberuntungan

Sebelumnya, muncul kekhawatiran di kalangan warganet terkait kemungkinan penghapusan gaji ke-13 dan 14 setelah diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025.