Kongres PWI Dipercepat untuk Persatuan dan Keberlanjutan Organisasi

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Upaya mempercepat Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mendapat dukungan kuat dari berbagai pihak demi memastikan organisasi ini kembali solid dan bersatu.

Ketua Bidang Aset PWI Pusat, HMU Kurniadi, menekankan pentingnya percepatan ini untuk mengakhiri dualisme yang telah mengganggu keberlanjutan PWI.

Baca Juga: Presiden Prabowo Sumbangkan 20 Ribu Hektare Lahan untuk Konservasi Gajah di Aceh

"Pemerintah menginginkan PWI menjadi satu kesatuan. Keputusan ini tidak hanya menyelesaikan dualisme, tetapi juga memastikan PWI tetap besar dan berpengaruh di seluruh Indonesia," ujar Kurniadi dalam rapat daring, Minggu, 1 Desember 2024.

Dorongan Pemerintah dan Dukungan Daerah
Pemerintah, melalui Wakil Menteri Komunikasi dan Digitalisasi (Wamen Komdigi) Nezar Patria, meminta pembentukan kepanitiaan kongres dan tata tertib sebagai langkah awal percepatan.

Langkah ini diharapkan dapat menyelesaikan dualisme sebelum Hari Pers Nasional (HPN) 2025, yang dijadwalkan dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin, menyatakan kesiapan mendukung percepatan kongres.

"Jika ini menjadi keinginan pemerintah, Aceh siap menyukseskan acara ini," tegasnya.

Baca Juga: Kemendagri Tunggu Konfirmasi KPK Terkait OTT Pj Wali Kota Pekanbaru

Ketua PWI Kalimantan Barat, Kundori, juga optimis bahwa langkah ini membawa kebaikan bagi organisasi.

Kepemimpinan HCB sebagai Penjaga Persatuan
Hendry Ch Bangun (HCB) tetap menjadi tokoh sentral dalam upaya penyatuan PWI.

Sebagai Ketua Umum yang berbadan hukum sah, ia memiliki otoritas penuh untuk memimpin organisasi.

"Konsolidasi tetap berjalan, dan persiapan harus dilakukan secara solid," ujar Ketua Bidang Pembinaan Daerah PWI Pusat, Haris Sadikin, seraya menegaskan bahwa kongres tetap akan dipimpin oleh HCB sesuai hasil rapat pleno diperluas.

Baca Juga: Prabowo Apresiasi Kinerja Kabinet, Baru Sebulan Sudah Bisa Berikan Hal-hal Penting untuk Rakyat

Hal ini membedakan kepemimpinan HCB dari pihak-pihak lain yang tidak memiliki legitimasi hukum.