Greenpeace Indonesia Ajak Publik Tak Kendor Awasi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih serta Konferensi COP 16 di Kolombia, Greenpeace kembali menyerukan perhatian terhadap berbagai krisis yang melanda Tanah Air -- mulai dari krisis lingkungan hidup, krisis keanekaragaman hayati, krisis iklim, hingga krisis demokrasi.

Dalam aksi ini, Greenpeace mengajak publik untuk terus #MemilihBersuara demi penyelamatan dan pemulihan lingkungan, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Baca Juga: Para Pimpinan Negara Sahabat Tiba di Indonesia Jelang Pelantikan Prabowo dan Gibran

“Saat Presiden Joko Widodo sibuk menghias rapor capaian kinerja di akhir masa jabatannya, kita harus terus mengingat rekam jejaknya yang penuh catatan merah. Jokowi meninggalkan banyak warisan buruk, seperti pelemahan perlindungan lingkungan hidup, pengurangan ruang demokrasi dan HAM, serta banyak Proyek Strategis Nasional yang meminggirkan masyarakat adat dan lokal,” kata Iqbal Damanik, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia.

Dalam aksi kreatif ini, Greenpeace menampilkan proyeksi video yang menunjukkan peta Indonesia dengan titik-titik lokasi terjadinya perusakan lingkungan.

Deforestasi, perampasan hutan dan wilayah masyarakat adat, kebakaran hutan dan lahan gambut, serta pertambangan—mulai dari nikel, emas, batu bara, hingga pasir laut—semua terlacak di seantero Indonesia.

Baca Juga: Terungkap! Survei Litbang Kompas, Transisi Pemerintahan Prabowo Jadi Faktor Utama Kepercayaan Publik

Karakter pembangunan ekstraktif ini terlihat jelas selama satu dekade pemerintahan Jokowi.

Proyek-proyek berlabel hijau yang dijalankan pemerintahannya pun sering kali sarat pelanggaran ekologis dan ketidakadilan, seperti yang terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Utara.

Greenpeace Indonesia menilai bahwa persoalan lingkungan dan krisis iklim, kebohongan hijau, pembatasan ruang demokrasi, serta perlindungan HAM berpotensi terus berlanjut di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Selain mengusung jargon ‘keberlanjutan’ era Jokowi, Prabowo-Gibran tampaknya akan meneruskan pola pembangunan yang eksploitatif dengan ‘mantra’ pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Hal ini terlihat dari visi-misi Prabowo-Gibran untuk menambah lahan food estate hingga 4 juta hektare dan melanjutkan hilirisasi nikel yang sejauh ini terbukti merusak lingkungan dan merugikan masyarakat lokal.

Prabowo juga memilih sejumlah orang dengan rekam jejak bermasalah dalam kebijakan lingkungan untuk mengisi kabinetnya.

Baca Juga: Sederet Pemimpin Dunia Hadiri Pelantikan Prabowo-Gibran, Mulai dari Wapres China hingga Sultan Brunei

Misalnya, Bahlil Lahadalia, yang diberitakan terlibat kisruh pencabutan izin pertambangan saat menjabat sebagai Menteri Investasi.

Bahkan, Prabowo menarik Zulkifli Hasan, yang saat menjabat Menteri Kehutanan melepaskan kawasan hutan untuk korporasi dalam skala terluas dalam sejarah Republik Indonesia.