PONTIANAKGLOBE.COM, JAWA BARAT -- Pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (DPW FK KBIHU) Jawa Barat, Syatori, saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR RI menjadi sorotan di media sosial.
Dalam rapat yang digelar di Jakarta pada Senin (6/7/2026), Syatori mengusulkan agar pemerintah memperketat penilaian istitha'ah atau kemampuan fisik calon jemaah haji, termasuk mempertimbangkan batas usia.
Menurutnya, jemaah lanjut usia (lansia) yang memiliki keterbatasan fisik membutuhkan pendampingan lebih selama menjalankan ibadah.
"Kalau bisa ada batasan umur dan istitha'ah-nya benar-benar dilakukan. Sebab lansia itu pelaksanaan hajinya repot dan merepotkan orang lain," ujar Syatori.
Soroti Pentingnya Penilaian Istitha'ah
Syatori menjelaskan, sebagian besar jemaah ingin fokus menjalankan ibadah masing-masing sehingga pendampingan terhadap jemaah lansia kerap menjadi tanggung jawab Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
Ia mencontohkan, pada salah satu kelompok terbang (kloter) operasional haji 2026 terdapat lebih dari 60 jemaah yang menggunakan kursi roda.
Karena itu, ia menilai pemeriksaan istitha'ah oleh Kementerian Kesehatan harus dilakukan secara ketat agar calon jemaah benar-benar dinyatakan mampu menjalankan rangkaian ibadah haji.
Pernyataan Langsung Ditegur Anggota DPR
Ucapan Syatori yang menyebut jemaah lansia "merepotkan" langsung mendapat tanggapan dari anggota Komisi VIII DPR RI, Matindas J. Rumambi.
Matindas meminta Syatori mencabut pernyataan tersebut karena dinilai tidak tepat disampaikan dalam forum terbuka.
Baca Juga: Kemenko Polkam Kutuk Pembakaran Pesawat AMA dan Tewasnya Pilot di Yahukimo
"Interupsi pimpinan, saya ingin mengingatkan KBIHU untuk mencabut istilah lansia itu merepotkan. Ini disiarkan langsung, jangan ada bahasa seperti itu," ujar Matindas.
Menanggapi teguran tersebut, Syatori menjelaskan maksud ucapannya adalah menggambarkan kondisi jemaah yang membutuhkan banyak bantuan selama menjalankan ibadah.