PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara soal isu dugaan mark up proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh yang sebelumnya diungkap Mahfud MD.
Lembaga antirasuah itu mengingatkan masyarakat agar melaporkan secara resmi jika memiliki bukti atau informasi awal terkait dugaan korupsi dalam proyek tersebut.
“KPK mengimbau bagi masyarakat yang mengetahui informasi awal ataupun data awal terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka silakan dapat menyampaikan aduan tersebut kepada KPK melalui saluran pengaduan masyarakat,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, (16/10/2025).
Baca Juga: Drama Cinta Berujung Celurit, Pria Bantul Serang Driver Ojol karena Pacar
Budi menegaskan, setiap laporan yang masuk akan diverifikasi dan dipelajari lebih dulu untuk memastikan apakah termasuk dalam kategori dugaan tindak pidana korupsi.
“Tentunya dari setiap laporan pengaduan masyarakat, KPK akan mempelajari dan menganalisis apakah substansi dari laporan tersebut termasuk dugaan tindak pidana korupsi atau bukan,” jelasnya.
Isu dugaan mark up dalam proyek Whoosh pertama kali mencuat setelah pernyataan Mahfud MD dalam kanal YouTube pribadinya, Mahfud MD Official, yang diunggah pada 14 Oktober 2025. Mahfud menyebut adanya perbedaan signifikan antara perhitungan biaya proyek versi Indonesia dan China.
“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat, tetapi di China sendiri hitungannya 17–18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat,” ujar Mahfud.
Ia mempertanyakan ke mana mengalirnya selisih anggaran tersebut.
“Siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. Itu mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini,” tegasnya.
Selain menyinggung dugaan penggelembungan anggaran, Mahfud juga menyatakan dukungannya terhadap keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak menggunakan dana APBN untuk membayar utang proyek Whoosh.
Meski begitu, Mahfud mengingatkan agar pemerintah tetap berhati-hati karena bisa memicu konsekuensi diplomatik.
“Saya anggap kebijakan ini bagus demi rakyat, tapi juga harus diingat akibatnya berbahaya buat rakyat. Misal kita gagal bayar, China bisa minta kompensasi,” ujarnya.
Ia bahkan mencontohkan kasus serupa yang terjadi di Sri Lanka, ketika negara itu kehilangan kendali atas pelabuhannya akibat gagal bayar utang ke China.
Sebelumnya, Menkeu Purbaya menegaskan bahwa proyek Whoosh berada di bawah kendali Danantara, bukan tanggungan langsung pemerintah.