Usai Disorot Menkeu, Pramono Anung Jawab Soal Dana DKI yang Mengendap

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung membenarkan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dana Rp14,6 triliun milik Pemprov DKI yang masih mengendap di bank daerah.

“Pak Purbaya menyampaikan ada dana Rp14,6 triliun milik Pemda DKI di Bank Jakarta. Itu betul, bukan 100 persen lagi, tapi 1000 persen,” ujar Pramono di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025). 

Baca Juga: Dari Rp300 Ribu Jadi Rp400 Ribu, Insentif Guru Honorer Naik Bersamaan Program Beasiswa

Ia menjelaskan bahwa dana tersebut bukan tidak digunakan, melainkan disiapkan untuk menutupi lonjakan kebutuhan belanja daerah menjelang akhir tahun anggaran.

“Jakarta ini biasanya mengalami lonjakan pembayaran APBD di akhir tahun. Tahun lalu sekitar Rp18 triliun, jadi dana ini akan segera digunakan untuk pembayaran-pembayaran seperti itu,” jelasnya.

Selain itu, Pemprov DKI juga telah meminta tambahan dana transfer sebesar Rp10 triliun kepada Kementerian Keuangan untuk memperkuat kas daerah dalam menghadapi peningkatan kebutuhan akhir tahun.

“Bahkan Pemerintah DKI sudah meminta kepada Pak Menteri Keuangan, ‘Tambah dong Rp10 triliun yang mau ditransfer, segera ditransfer,’” tambahnya.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaporkan bahwa total dana pemerintah daerah yang mengendap di bank secara nasional masih tinggi, mencapai Rp233 triliun.

Baca Juga: Ramai Soal “Louis Vuitong” dan “Gucco”, Maman Abdurahman Akui Salah Ucap

Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Askolani, menyebut bahwa provinsi dengan dana mengendap terbesar saat ini adalah Jawa Timur dan Jawa Barat.

Dengan keterbukaan Pramono Anung, pemerintah pusat diharapkan dapat mempercepat realisasi belanja daerah agar dana publik dapat segera dimanfaatkan bagi masyarakat.***