Ponpes Al Khoziny Bakal Dibangun Ulang, Tapi Menkeu Baru Tahu dari Media!

PONTIANAKGLOBE.COM, SIDOARJO -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara mengenai rencana pemerintah untuk membangun ulang Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, Purbaya menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan resmi mengenai rencana tersebut di internal pemerintah.

“Untuk pondok pesantren, saya belum terima (usulan). Saya baru baca di media katanya dibiayai APBN,” ujar Purbaya dalam media gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

Ia menambahkan, belum mengetahui siapa pihak yang mengajukan rencana pendanaan maupun bagaimana bentuk proposalnya.

“Saya belum tahu siapa yang propose, seperti apa proposalnya juga belum tahu. Kita tunggu saja seperti apa nanti,” imbuhnya.

Baca Juga: Rp30 Triliun Salah Desain! Firnando Ungkap Borok Proyek Krakatau Steel

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan bahwa kementeriannya akan turun langsung menangani pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny, mengingat insiden yang terjadi dikategorikan sebagai keadaan darurat.

Meski begitu, Dody mengaku belum ada perhitungan pasti mengenai besaran dana yang akan digelontorkan.

“Belum, masih jauh itu. Sementara belum ya, masih urusan polisi, masih ada police line,” kata Dody di Jakarta pada hari yang sama.

Ia menjelaskan, pembiayaan pembangunan ulang bisa diambil dari alokasi dana pendidikan di Kementerian PU, khususnya yang berada di Ditjen Perencanaan Strategis, dan akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag).

“Dana pendidikan di PU itu bisa untuk pembangunan fasilitas pendidikan, baik Islam maupun non-Islam. Jadi bisa saja dialokasikan untuk ponpes,” jelas Dody.

Rencana pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny menggunakan APBN pertama kali diungkapkan oleh Dody pada awal pekan ini. Menurutnya, meski pesantren berada di bawah Kemenag, kondisi darurat memungkinkan Kementerian PU untuk turun langsung menangani perbaikan.

“Kalau pondok pesantren biasanya di Kemenag, tapi karena ini darurat, yang di Sidoarjo pasti kita yang masuk,” ujar Dody, Selasa (7/10/2025).

Ia optimistis anggaran dari APBN akan mencukupi, namun tetap membuka peluang jika ada pihak swasta yang ingin ikut membantu.

“Insya Allah cukup dari APBN, tapi kalau ada bantuan dari swasta tentu kita terbuka,” katanya.