Anggaran Dipotong, Gubernur Ngamuk! 18 Kepala Daerah Kepung Kantor Menkeu Purbaya

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Suasana di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Selasa, (7/10/2025), mendadak tegang. Sebanyak 18 gubernur dari berbagai provinsi mendatangi Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk menyampaikan langsung keresahan mereka terkait pemotongan dana transfer ke daerah (TKD).

Pertemuan antara Purbaya dan para kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu berlangsung alot.

Satu per satu gubernur menyampaikan keluhan soal pembangunan yang tersendat, kesulitan menggaji ASN, hingga ancaman stagnasi ekonomi di daerah.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, bahkan mengungkapkan bahwa anggaran daerahnya terpangkas hingga 25 persen.

Baca Juga: Tiga Siswa MTs Hilang Terseret Arus di Pantai Kendawangan, Tim SAR Masih Lakukan Pencarian

Hal senada disampaikan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, yang menyebut pemotongan TKD telah mengganggu stabilitas keuangan daerah dan bisa berdampak pada kesejahteraan pegawai.

Menkeu Purbaya, yang baru sebulan menjabat, berupaya menenangkan para kepala daerah. Ia mengakui bahwa tuntutan mereka wajar, namun tetap harus mempertimbangkan kondisi fiskal nasional yang tengah ketat.

“Kalau para gubernur minta semua ditanggung saya, ya berat juga. Tapi nanti kita lihat lagi kemampuan APBN,” ujar Purbaya seusai pertemuan.

Ia menegaskan pemerintah membuka ruang negosiasi, terutama jika kondisi ekonomi membaik pada pertengahan 2026.

“Kalau pajak naik, bea cukai lancar, dan ekonomi tumbuh, tentu daerah akan kebagian,” tambahnya.

Dalam pertemuan itu, sejumlah nama kepala daerah ikut hadir, termasuk Gubernur Sumut Bobby Nasution, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, serta gubernur dari Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat. Mereka menuntut kejelasan arah kebijakan desentralisasi dan keadilan fiskal antara pusat dan daerah.

Mahyeldi secara terbuka meminta agar gaji ASN menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, agar daerah bisa fokus pada pembangunan dan pelayanan publik.

“Kalau gaji pegawai bisa diambil alih pusat, daerah bisa lebih leluasa membangun,” ujarnya.

Baca Juga: Viral Menu MBG Depok Dinilai Tak Bergizi, Ternyata Begini Penjelasan Pihak Dapur SPPG

Dalam RAPBN 2026, dana transfer ke daerah awalnya direncanakan sebesar Rp650 triliun sehingga hal ini turun hampir 30 persen dari tahun sebelumnya. Setelah menuai gelombang protes, Purbaya menambah alokasi menjadi Rp693 triliun, namun tambahan itu dianggap masih jauh dari cukup untuk menutup defisit dan beban keuangan di daerah.