PONTIANAKGLOBE -- Sikap International Monetary Fund (IMF) yang minta Pemerintah Indonesia menghapus kebijakan larangan ekspor nikel berbuntut panjang.
Setelah mendapat protes dari sejumlah pihak termasuk menteri, pengamat dan himpunan pengusaha, kini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang bakal berurusan dengan IMF.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan akan bertemu dengan petinggi IMF di Washinton DC rencana pada Agustus 2023 nanti.
Sebagaimana diketahui, IMF minta Pemerintah Indonesia menghapus kebijakan larangan ekspor nikel.
Permintaan tersebut membuat Menteri Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berang. Menurutnya, IMF tidak perlu turut campur dengan kebijakan pemerintah Indonesia tersebut.
Bahkan Bahlil mengatakan IMF menerapkan standar ganda dalam penilaiannya. Di satu sisi, kata Bahlil, IMF mendukung hilirisasi tetapi di sisi lain malah meminta pemerintah Indonesia mensetop kebijakan pelarangan ekspor nikel.