PONTIANAKGLOBE -- Kementerian Kelautan dan Perikanan punya sejumlah strategi dalam mendorong peningkatan produktivitas pergaraman di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mempercepat kemandirian garam nasional.
Hal itu sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menargetkan garam dari NTT mendominasi konsumsi dalam negeri dan impor garam berkurang pada 2023.
Namun demikian, KKP sedang menyiapkan beberapa strategi agar target itu terwujud yakni kebutuhan garam nasional, meliputi garam konsumsi dan garam kebutuhan industri.
Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Provinsi NTT sedang memetakan strategi dari potensi garam NTT, sebagai berikut:
1. Produksi garam maksimal di wilayah Oeteta dan Merdeka merupakan satu dari wilayah Teluk Kupang yang sudah dimanfaatkan sebagai tempat dilakukannya kegiatan tambak garam.
Saat ini, tambak garam yang ada dioperasikan dengan metode geomembrane dan tradisional. Pola tradisional itu ingin KKP ubah seperti diutarakan Menteri Trenggono dengan mendorong masyarakat untuk memproduksi garam dengan model yang lebih maju agar produktivitas garam NTT dapat maksimal.
Senada disampaikan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat bahwa beberapa tambak garam yang ada di wilayah Oeteta dan Merdeka memiliki model yang salah sehingga produksi garamnya tidak maksimal. Masyarakat bersama pemerintah harus bersama-sama membenahi tambak dengan model yang benar.
“Kami membantu agar dibeli oleh UMKM dan pasar yang lebih besar dengan garam yang sudah dikemas dengan merk sendiri, itulah yang kita jual. Setelahnya jika sudah berhasil akan saya buat peraturan untuk tidak ada lagi garam yang masuk ke NTT karena kita mampu untuk produksi sendiri,” kata Viktor dari siaran pers KKP dikutip Pontianak Globe, Kamis (17 November 2022).
Berdasarkan hasil uji lapangan, kedua wilayah itu memiliki 2.673,1 Ha lahan potensial yang direkomendasikan sebagai lokasi pengembangan tambak garam prioritas.
Selama ini, lahan yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat NTT untuk tambak garam sebesar 285 Ha dengan total 91 kelompok petambak. Volume produksi tahun 2021 yang dihasilkan oleh masyarakat NTT sendiri mencapai 595,787 ton.
2. Strategi mendukung permodalan bagi petambak garam NTT melalui Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP).
Menurut, Menteri Trenggono, KKP memiliki berbagai instrumen salah satunya adalah BLU (LPMUKP) di mana KKP bisa memberikan pinjaman modal sepanjang masyarakat yang bekerja dan mengerjakan (tambak garam) adalah penduduk asli sini.
"Ini akan kami diskusikan dengan Pak Gubernur mekanisme terbaiknya seperti apa. Saya harap bukan hanya produksi, namun sampai pada end product (hasil akhir) bisa dilakukan di NTT,” kata Menteri Trenggono saat berdialog bersama petambak garam setempat.
3. Strategi pemasaran yang selama ini hasil produksi tambak garam didistribusikan selain di wilayah NTT juga ke berbagai wilayah di Indonesia, yaitu Kalimantan Barat, Papua, Surabaya, Kab Timor Tengah Utara, Kab Timor Tengah Selatan. Harapannya, dengan peningkatan produktivitas garam NTT dapat dipasarkan untuk wilayah yang lebih luas.