Efisiensi Melalui Interoperabilitas Data
Salah satu keunggulan identitas digital adalah menghilangkan replikasi data di berbagai instansi.
Data warga akan tersedia di Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dan dapat diakses oleh instansi lain sesuai kebutuhan.
"Data ini bukan dipertukarkan, tetapi digunakan secara interoperabilitas. Misalnya, data Dukcapil untuk keperluan kesehatan tanpa perlu isi formulir lagi," jelasnya.
Pemerintah juga sedang menyiapkan Pusat Data Nasional (PDN) untuk mengintegrasikan data dari berbagai lembaga pemerintahan.
Infrastruktur ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan publik dan kualitas pengambilan kebijakan.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menjelaskan bahwa konsolidasi data pemerintah akan dilakukan secara bertahap setelah PDN selesai dibangun pada 2025.
Sementara itu, data sementara akan disimpan di pusat data nasional sementara.
"Saat ini, aturan terkait tata kelola klasifikasi data sedang dalam proses finalisasi," ungkap Budi.
Harapan di Masa Depan
Dengan sistem identitas digital dan integrasi data nasional, pemerintah berharap kualitas layanan publik meningkat dan proses administrasi menjadi lebih sederhana. Sistem ini juga akan membantu pengambilan kebijakan berbasis data yang lebih akurat. ***
Artikel Terkait
Agus Rahardjo Menceritakan Pertemuan Kontroversial dengan Jokowi: 'Saya Diteriaki untuk Menghentikan Kasus e-KTP'
Profil Agus Rahardjo, Eks Ketua KPK yang Menyebut Jokowi Minta Penghentian Kasus e-KTP yang Melibatkan Setya Novanto
Mengaku Pernah Diminta Jokowi Menghentikan Kasus e-KTP, Ini Rincian Harta Agus Rahardjo
PDIP Menganggap Pernyataan Agus Rahardjo tentang Kasus e-KTP sebagai 'Barang Kedaluwarsa'
Terbaru! Persyaratan Menjadi Agen BRILink, Siapkan Dokumen Mulai dari KTP NPWP SITU TDP
Pemerintah Perpanjang Daftar KTP Beli LPG 3 Kg, Apa Tujuannya?