PONTIANAKGLOBE.COM, PONTIANAK -- Di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim, kebakaran hutan, degradasi lahan, dan tekanan terhadap sumber daya alam, Kalimantan Barat kembali menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Awal Juli 2025 silam, berbagai pemangku kepentingan berkumpul di Jakarta untuk membahas sebuah inisiatif besar yang akan dijalankan hingga tahun 2032.
Program tersebut bernama Aksi Adaptasi dan Mitigasi Berbasis Lahan Melalui Pendekatan Yurisdiksi di Provinsi Kalimantan Barat, sebuah proyek yang dirancang untuk memperkuat tata kelola hutan, lahan, dan ketahanan iklim melalui kolaborasi lintas sektor.
Proyek ini akan berfokus pada lima kabupaten di Kalimantan Barat, yakni Kubu Raya, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, dan Ketapang.
Wilayah-wilayah tersebut dipilih karena memiliki peran strategis dalam menjaga bentang alam sekaligus menjadi ruang hidup masyarakat yang bergantung pada sumber daya hutan dan lahan.
Berbeda dengan pendekatan pembangunan yang sering berjalan secara sektoral, proyek ini mengedepankan pendekatan yurisdiksi, yaitu upaya mengelola sumber daya alam secara terintegrasi dalam satu wilayah administrasi dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan.
Baca Juga: Mengenal Willy Wedhanta, Sastrawan yang Menjaga Ruang Hening di Tengah Kebisingan Digital
Tujuannya tidak hanya mengurangi laju deforestasi dan memulihkan lahan yang terdegradasi, tetapi juga memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin nyata.
Pendanaan proyek berasal dari Green Climate Fund (GCF), salah satu lembaga pendanaan iklim terbesar di dunia.
Pelaksanaannya melibatkan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) sebagai Accredited Entity, bersama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Solidaridad sebagai Executing Entity.
Namun yang menarik, proyek ini tidak hanya berbicara tentang karbon, hutan, atau target iklim.
Di balik berbagai istilah teknis tersebut, terdapat upaya untuk memastikan masyarakat lokal dan masyarakat adat menjadi bagian penting dari proses pengambilan keputusan.
Dalam forum konsultasi yang digelar sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan proyek, perwakilan masyarakat adat, tokoh komunitas lokal, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat sipil duduk bersama membahas masa depan pengelolaan sumber daya alam di Kalimantan Barat.
Keterlibatan masyarakat adat mendapat perhatian khusus karena mereka selama ini menjadi penjaga banyak kawasan hutan yang masih lestari.