Ketika Isu Hutan, Iklim, dan Masyarakat, Bersama GIZ dan GCF Bertemu dalam Satu Meja, Begini Inisiatif Berkelanjutan untuk Kalimantan Barat

photo author
Stefanus Akim, Pontianak Globe
- Kamis, 18 Juni 2026 | 08:29 WIB
Suasana diskusi multipihak dalam rangka persiapan implementasi proyek ketahanan iklim dan pelestarian hutan di Kalimantan Barat.  (bpdlh.kemenkeu.go.id)
Suasana diskusi multipihak dalam rangka persiapan implementasi proyek ketahanan iklim dan pelestarian hutan di Kalimantan Barat. (bpdlh.kemenkeu.go.id)

Pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun dinilai memiliki nilai penting dalam mendukung strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Pengalaman mereka dalam mengelola hutan, menjaga sumber air, dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan menjadi modal yang tidak dapat diabaikan.

Baca Juga: Mobile Journalism Bukan Sekadar Membuat Video dan Artikel, Tapi Bercerita dengan Bertanggung Jawab

Direktur Green Climate Fund untuk kawasan Asia dan Pasifik, Hemant Mandal, menyebut proyek ini sebagai contoh kolaborasi yang baik dalam pengelolaan bentang alam berbasis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Menurutnya, pelibatan masyarakat lokal dan masyarakat adat merupakan salah satu kekuatan utama program tersebut.

Hal senada juga disampaikan Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial.

Pemerintah menilai pendekatan kolaboratif dan inklusif dapat mendukung percepatan program perhutanan sosial yang selama ini menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan.

Selain memberikan manfaat bagi masyarakat, proyek ini juga diharapkan berkontribusi terhadap pencapaian target iklim nasional Indonesia atau Enhanced Nationally Determined Contributions (ENDC).

Dalam konteks tersebut, proyek ini dipandang sebagai bagian dari implementasi REDD+ di tingkat subnasional, yaitu pendekatan yang mengintegrasikan upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dengan pembangunan berkelanjutan.

Kalimantan Barat dinilai memiliki modal yang cukup kuat untuk menjalankan pendekatan tersebut.

Selain memiliki kawasan hutan yang luas, provinsi ini juga telah mengembangkan berbagai kebijakan pendukung, termasuk strategi pertumbuhan hijau dan kelembagaan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, tantangan terbesar ke depan bukanlah memilih antara pembangunan ekonomi atau perlindungan lingkungan.

Tantangan sesungguhnya adalah memastikan keduanya dapat berjalan beriringan.

Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan membutuhkan peluang ekonomi yang lebih baik.

Namun pada saat yang sama, keberadaan hutan juga harus tetap dijaga karena menjadi sumber kehidupan, penyimpan karbon, pengatur tata air, sekaligus benteng menghadapi perubahan iklim.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Stefanus Akim

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X