Dengan kreativitas serta pemanfaatan teknologi digital, konten tersebut mampu membangun audiens besar meski diproduksi tanpa fasilitas perusahaan media besar.
Menurut Firdaus, perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat kini memiliki alternatif baru dalam memperoleh informasi. Karena itu, regulasi pers dinilai perlu lebih adaptif terhadap perubahan zaman.
Evaluasi Sistem Verifikasi Media
Dalam kesempatan tersebut, Firdaus juga menyinggung sistem verifikasi administrasi media yang diterapkan Dewan Pers.
Ia menyebut masih banyak perusahaan pers, khususnya media siber daerah dan media kecil, yang mengalami kesulitan memenuhi persyaratan verifikasi.
Firdaus menggambarkan kondisi tersebut sebagai bentuk hambatan administratif karena sejumlah persyaratan dinilai cukup berat bagi sebagian pelaku media di tengah tekanan ekonomi industri pers saat ini.
Baca Juga: AKUB GAK Pontianak Perkuat Kerja Sama Industri dan Siapkan Program S1
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menghambat kemerdekaan pers.
Ia menilai syarat verifikasi media perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan ruh Undang-Undang Pers.
Secara administratif, menurutnya, perusahaan pers cukup berbadan hukum, sementara operasional media seharusnya lebih difokuskan pada penegakan Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.
Firdaus juga berpendapat Dewan Pers tidak perlu terlalu jauh masuk ke ranah internal perusahaan, seperti urusan newsroom, kompetensi wartawan, maupun persoalan ketenagakerjaan dan kesehatan.
Menurutnya, verifikasi tetap penting dalam rangka pendataan perusahaan pers, namun syaratnya perlu disederhanakan.
Dewan Pers diharapkan lebih fokus menjalankan fungsi fasilitator dalam penegakan etika jurnalistik dan pedoman pemberitaan media siber.
“Banyak media yang tetap menjalankan fungsi jurnalistik dan memberikan informasi kepada masyarakat, tetapi terkendala syarat administratif yang cukup berat. Ini perlu menjadi perhatian bersama,” kata Firdaus.
Dorong Revisi Regulasi Pers