PONTIANAKGLOBE.COM, MANILA -- Kebijakan darurat energi nasional yang diberlakukan pemerintah Filipina tengah menjadi sorotan publik, menyusul dampak krisis energi yang kian terasa di kehidupan sehari-hari masyarakat.
Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr. resmi menetapkan status darurat energi pada Selasa (24/3/2026), setelah pasokan minyak negara itu terganggu akibat memanasnya konflik di Timur Tengah.
Baca Juga: Pemotor Tewas di Pacitan Diduga Dikejar Polisi, Kasusnya Viral
Krisis ini dipicu penutupan Selat Hormuz oleh Iran sebagai respons atas serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel. Dampaknya, Filipina yang selama ini bergantung hingga 90 persen pada impor minyak dari kawasan tersebut langsung mengalami tekanan besar.
Kini, setelah konflik di Timur Tengah yang memanas sejak 28 Februari 2026 membuat pasokan minyak di Filipina dinilai telah mendekati titik kritis.
Akibatnya, masyarakat mulai terbiasa berjalan kaki ke tempat kerja karena bahan bakar sulit didapat dan harga melambung.
"Akibat kelangkaan, harga diesel di dalam negeri melonjak drastis hingga dua kali lipat, menembus lebih dari 120 peso (sekitar Rp33.800) per liter," demikian tertulis dalam postingan tersebut.
"Sektor transportasi dan ekonomi pun tertekan berat," tambahnya.
Di Manila, pemandangan baru dalam aktivitas warga setempat mulai terlihat yang dinilai akibat krisis energi.
Dalam postingan yang sama, disebutkan, banyak warga yang biasanya mengandalkan angkutan umum atau kendaraan pribadi kini memilih berjalan kaki ke tempat kerja.
Perihal itu, Departemen Energi Filipina juga telah mengungkapkan data yang mengkhawatirkan, salah satunya terkait cadangan bensin negara tersebut hanya cukup untuk 53 hari.
"Diesel hanya cukup untuk 46 hari, dan bahan bakar jet hanya cukup untuk 39 hari," tambahnya.
Kondisi ini juga memukul sektor transportasi. Puluhan ribu pengemudi jeepney dan becak motor terpaksa mengurangi aktivitas bahkan berhenti beroperasi karena biaya operasional yang melonjak.
"Pemerintah sebenarnya sudah memberikan bantuan tunai 5.000 peso bagi pengemudi terdampak, tapi langkah itu dinilai belum cukup," papar postingan itu.
Di tengah tekanan tersebut, pemerintah Filipina mulai mencari solusi alternatif, termasuk menjajaki impor energi dari Rusia, China, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya.