PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto tengah mendorong percepatan pembangunan perumahan di Indonesia. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memanfaatkan lahan milik badan usaha milik negara untuk mendukung program perumahan rakyat.
Ketua Satuan Tugas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan pesan Presiden bahwa lahan milik BUMN pada dasarnya merupakan aset negara yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.
Baca Juga: Warga Terdampak Bencana Banjir Besar Kini Huni Rumah Baru di Aceh Utara.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara pencanangan pembangunan hunian untuk mendukung program 3 juta rumah di Stasiun Manggarai, Jakarta, pada Senin (16/3/2026).
“Pak Prabowo sudah katakan beberapa kali bahwa tanah milik BUMN adalah tanah milik rakyat Indonesia. Sehingga tanah itu tidak boleh dijual dengan harga pasar. Itu haram. Itu khusus untuk subsidi rakyat, untuk perumahan,” ujar Hashim.
Ia menjelaskan bahwa arahan tersebut muncul karena adanya kecenderungan sejumlah pihak yang ingin mengambil keuntungan dari nilai komersial tanah milik negara.
Jika lahan milik BUMN dijual mengikuti harga pasar, menurutnya, maka upaya negara untuk menghadirkan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah akan semakin sulit tercapai.
Karena itu, ia menegaskan bahwa tanah-tanah milik BUMN harus diprioritaskan untuk mendukung program pembangunan rumah rakyat.
Hashim juga menilai program perumahan memiliki peran strategis tidak hanya dalam menyediakan hunian, tetapi juga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Dengan program perumahan ini, kita bisa mendorong bahkan mencapai laju pertumbuhan ekonomi 8 persen atau lebih,” katanya.
Baca Juga: BNPB Siapkan 365 Hunian Tetap untuk Warga Terdampak Bencana di Aceh
Ia menambahkan bahwa sektor perumahan memiliki efek berganda terhadap perekonomian karena melibatkan banyak industri pendukung.
“Anak-anak yang belajar makroekonomi pun tahu bahwa begitu banyak sektor akan bergerak. Semen, mebel, kabel listrik, besi, kayu, semuanya saling terkait,” ujar Hashim.
Meski demikian, ia mengingatkan agar pembangunan perumahan rakyat tidak hanya berfokus pada jumlah, tetapi juga memperhatikan kualitas bangunan agar masyarakat benar-benar mendapatkan hunian yang layak.***