PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Keputusan Presiden RI Prabowo Subianto menyiapkan 8.000 pasukan perdamaian dalam forum Board of Peace (BoP) dinilai sebagai penanda perubahan signifikan arah politik luar negeri Indonesia. Langkah tersebut dianggap bukan sekadar respons situasional, melainkan bagian dari desain diplomasi aktif yang telah diperhitungkan secara matang.
Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai komitmen itu mencerminkan posisi Indonesia yang semakin proaktif dalam percaturan global.
“Indonesia tidak lagi sekadar menyuarakan perdamaian, tetapi turut membentuk arsitekturnya,” kata Khairul, Sabtu (21/2/2026).
Baca Juga: Rizal Mallarangeng: BoP adalah Terobosan, 100 Tahun Palestina-Israel Tidak Pernah Damai
Ia menjelaskan, sehari sebelum pertemuan BoP, Menteri Luar Negeri Sugiono di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan bahwa setiap inisiatif perdamaian harus berpijak pada prinsip kedaulatan penuh Palestina. Penegasan itu penting agar Indonesia tidak terjebak dalam skema rekonstruksi yang mengabaikan dimensi keadilan.
Dalam forum perdana BoP, Presiden Prabowo disebut kembali menggemakan komitmen tersebut dengan menekankan Solusi Dua Negara sebagai landasan utama kontribusi Indonesia.
Khairul memandang International Stabilization Force (ISF) sebagai platform stabilisasi baru berbasis kolaborasi multi-negara dengan struktur komando besar. Ketika Indonesia menyatakan kesediaan menjadi Wakil Komandan, posisi diplomatik Indonesia dinilai meningkat signifikan.
Menurutnya, jabatan itu bukan hanya soal simbol atau prestise, tetapi memberi akses langsung terhadap proses pengambilan keputusan strategis yang menentukan arah masa depan Gaza. Wilayah tersebut, pasca-gencatan senjata, menghadapi kehancuran besar dengan jutaan ton puing dan jaringan terowongan yang menjadi residu konflik.
Komandan ISF Mayor Jenderal Jasper Jeffers menyambut kesiapan Indonesia untuk menempati posisi Deputy Commander sebagai sinyal kuat komitmen Asia Tenggara dalam upaya stabilisasi.
“Langkah ini memberi ruang strategis bagi TNI untuk berada di jantung koordinasi operasi stabilisasi multinasional,” kata dia.
Baca Juga: Ekspor Naik, Tenaga Kerja Ikut Terserap? Ini Analisis Ekonom
Bagi TNI, lanjut Khairul, keterlibatan dalam Combined Joint Operations Center membawa nilai strategis penting. Operasi besar semacam ini membuka peluang peningkatan interoperabilitas, penguatan sistem logistik lintas negara, serta adopsi standar komando koalisi tingkat tinggi.
“Ini adalah lompatan pembelajaran yang sulit diperoleh dalam misi perdamaian reguler,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa Gaza bukan arena demonstrasi kemampuan militer. Ancaman asimetris, sisa elemen bersenjata, jaringan bawah tanah, serta kelompok yang menolak pelucutan senjata menjadikan operasi stabilisasi sangat rentan terhadap provokasi.
“Dalam konteks inilah sensitivitas situasional dan presisi kontra-intelijen menjadi penentu keberhasilan operasi,” ujar dia.***