PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Mahfud MD menyoroti akar persoalan memanasnya konflik internal di tubuh Nahdlatul Ulama (NU) yang belakangan ramai menjadi perhatian publik.
Ia menilai bahwa pertentangan tersebut tidak semata-mata bersumber dari perbedaan penafsiran AD/ART maupun isu organisasi, tetapi terkait erat dengan proyek dan izin tambang.
Melalui kanal YouTube pribadinya yang tayang Selasa, 2 Desember 2025, Mahfud menjelaskan bahwa dinamika yang muncul kini jauh berbeda dari tradisi keulamaan dan perjuangan kultural NU di masa sebelumnya. Sebagai tokoh Nahdliyin senior, ia menyebut ada pergeseran orientasi yang mengkhawatirkan.
Baca Juga: GDG Bandung Buktikan Kelasnya, DevFest 2025 Jadi yang Terbesar di Asia Tenggara
Mahfud menegaskan bahwa isu tambang sudah lama menjadi percakapan internal dan kini menjadi titik panas utama dalam hubungan antarpihak di PBNU.
Menurutnya, berbagai gesekan yang mengemuka beberapa waktu terakhir memiliki kaitan kuat dengan kepentingan bisnis serta akses perizinan usaha, bukan sekadar perbedaan pandangan organisatoris.
“Ini asal muuasalnya soal tambang. Dulu ketika saya bilang itu kan belum ada yang bilang, nah sekarang mereka semua juga sudah bilanglah bahwa ini memang asal asalnya tambang,” kata Mahfud.
Ia kemudian mengungkapkan kerinduannya terhadap NU yang kembali pada tradisi ulama, bukan terlibat perebutan proyek ataupun kepentingan ekonomi.
“Saya begini loh, merindukan NU yang taat pada ulama, tidak rebutan proyek. Gak ada itu urusan ngurus perusahaan, ngurus tambang, ngurus itu dulu gak ada,” ujarnya.
Mahfud menilai masuknya kepentingan bisnis membuat karakter organisasi berubah dan melemahkan nilai-nilai yang selama ini dijaga para pendiri.
Baca Juga: Ribuan Desa Terendam, Aceh Masuk Status Darurat Kemanusiaan
Dalam pernyataan yang lebih keras, Mahfud menyindir kondisi PBNU saat ini dengan istilah 'PTNU', menggambarkan bahwa dinamika internal telah menyerupai perusahaan dengan pola pemegang saham hingga struktur direksi.
“Jadi bukan PBNU, PTNU akhirnya. Perusahaan terbatas akhirnya. Antara pemegang saham, betul. Kemudian ada komisaris, ada direksi,” tutupnya.
Menurutnya, arah konflik kini lebih mencerminkan perebutan akses ekonomi dibanding persoalan ideologi.***