PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Gaya komunikasi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali jadi sorotan. Sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025, cara Purbaya menyampaikan pendapat dinilai terlalu sering menyinggung kebijakan kementerian lain.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai, Purbaya memiliki semangat besar dalam memperbaiki kebijakan fiskal. Namun, ia mengingatkan agar sang Menkeu lebih berhati-hati dalam berkomunikasi di ruang publik.
“Pak Purbaya sebaiknya berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokus saja membangun desain ekonomi besar untuk mendukung visi Presiden,” ujar Misbakhun dalam keterangannya, Selasa (14/10/2025).
Baca Juga: Bayi Dibuang di Kebun Kelapa Kubu Raya Terungkap, Polisi Bongkar Fakta Mengejutkan di Baliknya!
Politikus Partai Golkar itu juga menyoroti rencana Kementerian Keuangan mengambil alih dana tak terserap dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah kementerian dan lembaga. Menurutnya, langkah tersebut tidak bisa dilakukan sepihak tanpa pembahasan bersama DPR.
“Setiap kebijakan anggaran punya dimensi politik. Jadi, tidak bisa begitu saja dialihkan tanpa konsultasi dengan DPR,” tegasnya.
Meski begitu, Misbakhun menegaskan DPR tetap mendukung arah kebijakan ekonomi Purbaya, termasuk upaya menjaga daya beli masyarakat. Ia menyarankan agar rencana kenaikan PPN ditunda, bahkan diturunkan hingga ke level 8–10 persen.
“Kami ingin tahu grand strategy Pak Purbaya seperti apa. Itu yang akan jadi tolok ukur rakyat terhadap kinerja pemerintah,” imbuhnya.
Baca Juga: Teguran Soal Layangan, Anak di Kubu Raya Bacok Ayah Kandungnya, Begini Kondisi Korban Saat Ini
Sebelumnya, Purbaya menyatakan tetap akan menarik dana MBG yang tak digunakan.
“Kalau nggak dipakai, ya diambil. Saya sebarkan ke tempat lain yang lebih siap,” ujarnya di Balai Kota Jakarta, 7 Oktober 2025 lalu.
Meski sudah diingatkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Purbaya bersikukuh dengan kebijakannya. Ia menegaskan akan menilai kembali penggunaan dana MBG hingga akhir Oktober sebelum melakukan realokasi anggaran.***