PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menanggapi kabar naiknya harga ayam yang disebut-sebut akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Dadan, peningkatan harga tersebut memang ada kaitannya dengan meningkatnya aktivitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kini mulai beroperasi di berbagai daerah.
“Wakil Kepala Kadin Indonesia menyatakan sekarang harga ayam naik karena kebutuhan makan bergizi. Saya kira ini ada benarnya,” ujar Dadan Hindayana di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Ia menjelaskan, setiap dapur SPPG harus menyiapkan makanan bergizi untuk sekitar 3.000 penerima manfaat setiap kali masak.
“Kalau masak ayam untuk 3.000 orang, dibutuhkan sekitar 350 ekor ayam atau sekitar 350 kilogram. Bila dilakukan dua kali seminggu, bisa mencapai 700 ekor ayam per bulan, sekitar 2.800 ayam,” jelasnya.
Selain ayam, kebutuhan 3.000 butir telur per dapur juga membuat permintaan bahan pangan meningkat signifikan.
Dengan permintaan yang melonjak, Dadan menilai perlunya langkah menjaga pasokan, salah satunya dengan menambah jumlah peternak.
“Kalau tidak diikuti dengan peternak-peternak baru, saya kira kita akan kekurangan pasokan ayam dan telur,” tegasnya.
Saat ini, BGN mencatat sudah ada 10.681 dapur SPPG yang aktif dan ditargetkan bertambah menjadi 25.400 dapur di seluruh Indonesia.
Sebelumnya, Dadan sempat menyebut Indonesia justru surplus telur dan ayam. Ia menyatakan, MBG bisa menjadi solusi untuk menyalurkan surplus tersebut agar lebih bermanfaat bagi masyarakat.
“Indonesia kelebihan telur 200 ribu ton dan ayam 600 ribu ton. Tapi yang mampu membeli hanya 30 persen penduduk, sedangkan 60 persen anak-anak kekurangan gizi,” ungkapnya.
Pandangan serupa juga disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, yang menilai program MBG justru menggerakkan ekonomi rakyat.
“Kita ternyata selama 20 tahun surplus telur dan daging ayam. Dengan program ini, roda ekonomi di sektor itu kembali berputar,” ujar Luhut usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, 19 Maret 2025 lalu.
Luhut menambahkan, fakta surplus tersebut baru terungkap setelah program MBG mulai dijalankan secara masif.
“Ini kita baru tahu setelah jalan. Setelah dikaji bersama Bappenas dan BGN, kami sepakat melakukan pengawasan bersama,” pungkasnya.***