Tarif Trump Dibatalkan, Muncul Lagi 10 Persen, Ini Respons Prabowo

PONTIANAKGLOBE.COM, WASHINGTON DC -- Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan sejumlah kebijakan tarif global era Donald Trump memicu dinamika baru dalam perdagangan internasional.

Meski pengadilan menyatakan Trump tidak berwenang menerapkan tarif global berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA), kebijakan baru kembali diumumkan berupa tarif impor global sebesar 10 persen.

Baca Juga: PDAM Akui Air Sungai Sangat Keruh, Pemulihan Dikebut

Menanggapi perkembangan tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia menghormati dinamika politik dalam negeri Amerika Serikat dan siap menghadapi berbagai kemungkinan.

“Kita siap untuk menghadapi semua kemungkinan, kita hormati politik dalam negeri Amerika Serikat. Kita lihat perkembangannya,” ujar Prabowo di Washington DC, Sabtu (21/2/2026).

Menurutnya, tarif 10 persen yang diumumkan masih dalam batas yang dapat dikelola Indonesia.

“Saya kira ya menguntungkan lah (tarif 10%),” tambahnya.

Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah akan berupaya mempertahankan fasilitas tarif 0 persen yang sebelumnya telah disepakati.

“Alhamdulillah, kemarin Indonesia sudah menandatangani perjanjian dan yang diminta oleh Indonesia adalah kalau yang lain semua berlaku 10 persen, tetapi yang sudah diberikan 0 persen itu kita minta tetap,” kata Airlangga.

Baca Juga: Bukan Sinkhole, BRIN Ungkap Fakta di Balik Lubang Raksasa

Sejumlah produk agrikultur seperti kopi dan kakao termasuk dalam kategori yang telah memperoleh tarif 0 persen. Produk-produk ini dinilai memiliki kontribusi signifikan terhadap ekspor nasional. Selain itu, fasilitas tarif nol persen juga mencakup sektor elektronik, crude palm oil (CPO), tekstil, hingga berbagai produk turunannya dalam rantai pasok industri.

Pemerintah optimistis langkah antisipatif yang disiapkan mampu menjaga stabilitas perdagangan Indonesia di tengah perubahan kebijakan tarif global yang terus berkembang.***