Redenominasi Mulai Diangkat Lagi: Kebijakan Strategis atau Gimmick Ekonomi

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Wacana redenominasi rupiah kembali memicu diskusi publik setelah pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi sorotan. Rencana penyederhanaan nilai rupiah dari Rp1000 menjadi Rp1 dinilai sebagian masyarakat bukan hanya urusan teknis, tetapi juga menyangkut dampak psikologis bagi kelompok berpenghasilan rendah.

Pengamat ekonomi Prof. Ferry Latuhihin menjelaskan pandangannya dalam sebuah siniar di kanal YouTube Hendri Satrio Official pada Senin, (17/11/2025). Ia menilai, pembahasan mengenai redenominasi sebenarnya sudah berlangsung sejak lama.

“Menurut saya, wacana redenominasi nilai rupiah dari Rp1000 ke Rp1 itu sebetulnya sudah lebih dari 10 tahun yang lalu,” ujarnya.

Baca Juga: Pemetaan Retakan Terlambat? Ancaman Longsor Susulan Masih Bayangi Warga

Menurut Ferry, tujuan awal redenominasi hanyalah mempermudah administrasi dengan memangkas tiga digit nol pada rupiah.

Namun Ferry menilai tidak ada kebutuhan mendesak untuk menerapkan kebijakan tersebut saat ini.

“Hal yang perlu kita kritisi, melakukan hal itu ada urgensi atau tidak, menurut saya tidak ada. Saya lihat sektor bisnis sekarang aman-aman saja,” katanya.

Ferry kemudian menyoroti bahwa persoalan utama justru ada pada persepsi masyarakat, terutama mereka yang hidup dengan penghasilan rendah.

“Hal yang perlu dikhawatirkan adalah efek psikologisnya, karena uang Rp1000 jadi Rp1 bagi masyarakat kita yang hidupnya Rp50 ribu sehari,” jelasnya.

Ia mencontohkan kebingungan yang bisa terjadi bila angka nominal diperkecil.

“Kalau dipotong dari Rp50 ribu jadi Rp50 perak, masyarakat kita akan merasa kok jadi sedikit sekali uangnya,” tambahnya.

Ferry menegaskan bahwa kebijakan apa pun terkait redenominasi harus mempertimbangkan dampaknya pada masyarakat kecil.

“Jadi hal yang perlu kita perhatikan adalah dampak psikologis bagi masyarakat,” tutupnya.

Sementara itu, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kewenangan redenominasi tidak berada di bawah Kementerian Keuangan.

“Kalau ada redenominasi, itu bukan wewenang Kementerian Keuangan; nanti Bank Indonesia yang akan menyelenggarakannya,” ujarnya di Jakarta pada (14/11/2025).