PONTIANAKGLOBE.COM, PONTIANAK -- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat senantiasa selalu mendorong pengarus-utamaan gender dalam bidang ekonomi, khususnya dalam memberikan pendidikan dan pelatihan bagi pelaku UMKM di Kalimantan Barat.
Potensi perempuan sebagai penopang ekonomi bangsa sangat penting untuk terus didorong, karena jumlah penduduk perempuan mencapai lebih 48,4 persen dari total populasi di Indonesia.
Kekuatan perempuan dalam meningkatkan ekonomi bangsa juga diperkuat dengan fakta bahwa dalam sektor usaha mikro banyak digeluti oleh kaum perempuan, namun demikian potensi tersebut dirasa belum dimanfaatkan secara maksimal.
Kegiatan Pelatihan yang bertema “Pengembangan Usaha Berbasis Gender Bagi Pelaku UMKM se-Kalimantan Barat” kali ini juga dimaksudkan untuk mengarus-utamakan peranan gender dalam peningkatan pembangunan ekonomi bangsa khususnya di Kalimantan Barat ini.
Hendaknya para pelaku UMKM mampu mengoptimalkan penggunaan media digital dalam pengembangan usahanya karena tantangan bisnis di era digitalisasi media ini memerlukan kompetensi khusus, sehingga para pelaku UMKM harus mampu beradaptasi dan bertahan terhadap gempuran kemajuan zaman.
Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat Drs Junaidi MM, saat membuka Pelatihan Pengembangan Usaha Berbasis Gender Bagi Pelaku UMKM se-Kalimantan Barat, di hadapan 30 peserta, Selasa 13 Juni 2023, di Pontianak.
Dikemukakan Junaidi, kehadiran bentuk pelatihan semacam ini hendaknya menjadi harapan bagi para peserta untuk dapat lebih meningkatkan kapasitasnya dalam mengakses pasar dan mengelola digital marketing sesuai kepentingannya.
Kesempatan pelatihan semacam ini hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya, ujar Junaidi, karena jika para peserta tidakmampu beradaptasi dalam perkembangan digital marketing, baik dalam metode maupun strateginya, maka kita akan tertinggal ditengah persaingan global saat ini.
“Saya menghimbau agar peserta saling membuka informasi dan bertukar pikiran membuka wawasan diseputar digital marketing ini,” ujar Junaidi.
Sebenarnya Pemerintah sudah lebih tegas memberikan arahannya terkait pengarus-utamaan gender di daerah sebagai tertuang dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2011.
Pengarus-utamaan gender di daerah adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender yaitu laki-laki dan perempuan secara berimbang dan berkeadilan.
Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan peempuan yang terjadi akibat perubahan keadaan sosial dan budaya masyarakat.
Kesetaraan gender dimaksudkan suatu kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
Diakui Kepala Dinas Koperasi UKM Prov. Kalbar, kendala keseteraan dalam bidang ekonomi yang dihadapi perempuan adalah kebanyakan tidak bisa mengakses modal.